BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII
Dana Desa Amanat Rakyat

Siapa sebenarnya yang layak disebut ‘Bapak Pembangunan Desa’? Memang, penilaian ini subjektif. Tapi informasi yang saya dapat, salah satu alasan pemberian gelar tersebut dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia yang rencana akan digelar akhir Maret 2019, karena Presiden Jokowi mengalokasikan dana desa yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kalau itu alasannya, sebetulnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu bagian dari kewajiban yang sudah diamanatkan oleh undang-undang (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dan UU Desa merupakan produk bersama, bukan semata produknya presiden atau eksekutif, tapi juga produknya legislatif.

Terlebih lagi, pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang adalah legislatif. Sehingga yang dimaksud dengan amanat undang-undang, dalam hal ini dana desa, adalah amanat rakyat. Kalau begitu, apa yang dilakukan presiden dalam mengalokasikan dana desa sebenarnya melaksanakan amanat rakyat. Jadi, tidak ada yang istimewa pemberian dana desa.

Sekali lagi, mengalokasikan dana desa itu sudah menjadi kewajiban presiden. Sama seperti halnya seorang muslim yang melaksanakan salat lima waktu, ya, tidak istimewa karena memang kewajiban. Tapi kalau umat muslim salat tahajud ditambah dengan salat sunat yang lain, itu baru istimewa.

Nah, kalau pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Presiden Jokowi hanya semata-mata karena mengalokasikan dana desa yang besar, bagi saya itu kewajiban yang tidak perlu diapresiasi secara berlebihan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha