BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
Dalam Perspektif Kapitalisme, Pembangunan Pro-Rakyat Dapat Dilangsungkan

Perspektif pembangunan (ekonomi) yang dominan saat ini adalah kapitalisme, yang menekankan pasar bebas, investasi bebas, usaha swasta, dengan meminimalkan peran negara di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam skema perspektif kapitalisme menjadi agenda nomor satu dari pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan hanya agenda nomer dua. Karena, diyakini agenda ini akan terselesaikan dengan sendirinya ketika ekonomi yang dimotori usaha swasta besar terus tumbuh. Perspektif kapitalisme yang dominan ini bukan hanya dicekokkan di kampus-kampus, tapi juga ditopang banyak lembaga riset dan indeks internasional.

Para pengambil keputusan dan politisi pejabat publik condong nyaman dengan perspektif dominan ini. Karena, swasta besar di negara-negara demokrasi liberal lazim memberi imbalan rente ekonomi lebih besar bagi politisi dan pengambil keputusan. Imbalan rente itu yang mereka butuhkan untuk menggerakkan politik.

Perdefinisi, politik adalah kontestasi untuk nilai (good values) dan kepentingan material. Tapi, yang kedua ini acap lebih mengemuka di negara-negara demokrasi liberal baru. Kaitan rente dan politik ini membuat pengambil keputusan dan politisi secara sadar atau tidak condong memihak usaha swasta besar. Namun, secara retoris tentu mereka menyatakan diri selalu berpihak pada ekonomi kerakyatan dan usaha kecil.

Padahal dalam perspektif kapitalisme, kebijakan pembangunan pro-rakyat tetap dapat dilangsungkan dengan konsep ‘pemerintah kuat’ (strong government) yang berperan besar dalam ekonomi. Para pendiri Republik Indonesia pun telah menyediakan instrumen untuk itu. Terutama melalui instrumen konstitusional maupun instrumental praktis. Instrumen konstitusional itu berupa pelaku ekonomi yang bukan hanya swasta, tapi juga koperasi, dan negara. Juga pada wewenang negara atas kekayaan alam dan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahkan bila perlu, para pendiri republik juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan mendirikan BUMN di banyak sektor strategis.

Sayang, instrumen yang merupakan modal berharga ini belum diberdayakan penuh. Instrumen ini malah sering disalahgunakan. Jadi yang dibutuhkan kali ini pemimpin tulus dan cerdas, yang berani menerobos kebijakan pembangunan guna menempatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerataan sebagai agenda terpenting. Pemimpin berkualitas yang memahami benar sejarah bangsa ini dan yang peduli kepada rakyat.

Soal isu bumiputera atau non-bumiputera, saya kira, kurang relevan dijadikan basis kebijakan dan pemberdayaan ekonomi saat ini. Masa-masa isu itu saya kira telah usang, tak sesuai dengan semangat zaman dan karakteristik global. Memang, Malaysia dan beberapa negara, bahkan China dengan kebijakan ekonomi tertutup yang pernah diterapkannya, berhasil menjalankan apa yang pernah sukses dilakukan Indonesia tahun 1950-an melalui “Program Benteng”. Yang relevan saat ini justru memberdayakan UMKM (small and medium enterprises) sekaligus memulihkan BUMN agar sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. 

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan UMKM dalam jumlah yang besar, telah terbukti berhasil di banyak negara maju. Tapi di Indonesia, konsep ini masih jadi retorika tanpa pernah dilaksanakan serius. Pemberdayaan UMKM dan koperasi harus ditindak langsung lewat kebijakan pemerintah dan kemitraan sehat dengan BUMN, bukan ala kadarnya seperti sekarang. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF