BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
Daerah Perbatasan Harus Outward Looking

Masalah perkembangan kawasan perbatasan Indonesia, sebetulnya ada 3 hal penting, pertama, perubahan mengenai perspektif di dalam tata kelola perbatasan yang saat ini sudah baik dilakukan di bawah pemerintahan Jokowi. Hal itu dengan merubah perspektif dari yang sebelumnya yang menekankan pada security namun sekarang lebih menekankan pada kesejahteraan dan konektivitas. Terutama dalam berhubungan dengan negara lain.

Kalau cerita mengenai perbatasan, untuk waktu yang lama sebelumnya perbatasan dijaga oleh militer, dan juga ada kepentingan mengenai ekstraksi hutan pada era sebelumnya. Pada 2010 dibuat Badan Nasional Pengelola Perbatasan tetapi perspektifnya tidak berubah. Baru setelah era Jokowi kemudian ada paradigma berbeda dalam mengelola perbatasan dengan membangun dari pinggiran, lalu pintu-pintu perbatasan diperbaiki. Juga, konektivitas dengan Negara tetangga yang dikelola. Tidak ada Negara yang dapat menutup perbatasannya dan tindakan itu tidak berguna, seperti apa yang akan dilakukan oleh Trump, misalnya. 

Kesejahateraan harus didapat melalui konektivitas dengan Negara tetangga. Kita saat ini sudah punya perspektif seperti itu.
Kedua, perspektif tatakelola perbatasan. Hal ini masih menjadi problem besar di Indonesia karena terdapat kewenangan yang tumpah tindih. Di sana ada pihak Kepolisian, tentara, pemerintah daerah dan lain-lain. Hal itu semua sayangnya membuka peluang untuk sebuah pengelolaan yang tidak baik. 

Hal-hal itu memang harus segera diperbaiki. Selain perspektifnya sudah ada, juga tatakelola dalam mengurus perbatasan harus diperbaiki. Sebuah tatakelola yang lebih menekankan pada kesejahteraan.  Namun, konsep tatakelolanya itu yang belum ditemukan.

Ketiga, Harus ditanamkan kepada para pejabat kita termasuk para pejabat lokal,  ihwal kewenangan mana yang dikelola oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang menjadi wilayah pemerintah daerah. Misalnya soal kemanan perbatasan dan keuangan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi persoalan tanah dan lain-lain itu adalah kewenangan lokal. 
Jadi harus ada penyadaran ataupun pendidikan kepada para pejabat daerah terutama untuk peningkatan kapasitas. Mereka harus lebih melihat keluar atau outward looking. Harus lebih banyak belajar juga tentang cara pengelolaan yang baik yang diterapkan oleh daerah-daerah yang berada di seberangnya.

Misalnya pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Utara, hal mana di situ ada propinsi dan diseberangnya juga ada propinsi dari Negara bagian Malaysia. Mereka harus banyak belajar bagaimana warga kita banyak diberi kemudahan di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia Timur di Kalimantan Utara ketika membutuhkan pengobatan, transportasi dan lain-lainnya. 
Disitulah para pejabat kita harus mempunyai kemampuan untuk outward looking tadi. Jadi kesejahteraan harus didapatkan dengan melihat dan berhubungan dengan negara lain. 

Wilayah perbatasan yang secara ekonomi kita lebih unggul hanya di Timor Leste. Dengan Negara lain seperti Malaysia secara sosial ekonomi kita masih di bawah. 

Di luar itu ada beberapa potensi di luar 3 kata kunci di atas, Indonesia punya potensi unggul yang pertama di bidang pariwisata, kedua, pengembangan industri dalam konteks wilayah.

Pemerintah saat ini punya sekitar 12 kawasan ekonomi khsusus yang potensial dikembangkan. Dari segitiga kawasan potensial yang bedampingan dengan Aceh ada Sabang, Langkawi di Malaysia dan Phuket di Thailand yang semuanya dapat dimanfaatkan dalam sinergi membangun kawasan segitiga pertumbuhan. Apalagi kalau ketiganya dikoneksikan dengan kapal pesiar maka itu sangat menarik. Begitu pula potensi yang dimiliki oleh Timur Leste yang sama-sama menarik. 
Selain hal di atas, dalam konteks outward looking kita juga harus masuk ke pendidikan dan pengajaran budaya. Pelajar-pelajar yang berada di daerah perbatasan misalnya lebih banyak ditukar dalam sebuah crash program yang baik. 

Kemudian hal budaya. Sikap kita selama ini yang reaktif mungkin harus segera ditinggalkan dengan perspektif baru yaitu budaya milik bersama. Karena, negara-negara diperbatasan nenek moyang nya pasti bersama. 
Batas, sebetulnya adalah garis yang dibuat oleh pemerintah kolonial. 

Kapasitas SDM daerah saat ini memang menjadi masalah serius. Karena sebetulnya perspektif nasional saat ini sudah dibuka menjadi perspektif kesejahteraan. Jadi daerah harus menerjemahkan perspektif itu sesuai dengan arahan pusat. Jangan terlalu asyik di dalam tapi harus segera outward looking perspektif. 

Untuk mengatasi kelemahan kapasitas SDM tersebut, yang harus dilakukan pertama, masalah pelatihan. Di tiap Kementerian ada program-program pelatihan, dan untuk daerah perbatasan harus dibuat strategi pelatihan khusus. 

Di dalam konteks khusus itu kita harus belajar juga dari organisasi yang disebut “Sosek Malindo” yang bisa diadopsi. Kemudian, daerah harus punya kerjasama yang paralel di bidang akademik. (pso)  

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional