BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.
Daerah Juga Harus Ikut Investasi

Mestinya persoalan divestasi ini sederhana karena semuanya sudah disepakati para pihak. Jadi tinggal masalah proses. Kalau divestasi ini sebetulnya memang urusan pemerintah pusat dengan pihak kontraktor. Adapun masalah dengan pemerintah daerah menjadi urusan pemerintah pusat dalam soal participating interest. Karena selama ini meskipun secara saham tidak dapat tapi daerah tetap dapat melalui dana bagi hasil.

Yang harus diketahui oleh daerah, punya “interest” itu tidak hanya sekadar memiliki. Tetapi juga melekat kewajiban investasi di dalamnya. Jadi intinya, kalau punya 9 persen dari saham Freeport maka nanti dalam investasinya harus juga ikut patungan 9 persen dalam bentuk modal penyertaan saham. Jadi pertanyaan, apakah pemda Papua cukup punya dana untuk itu, terutama di dalam APBD nya untuk keperluan itu?

Itu yang sering kali teman-teman kita di daerah belum cukup faham. Dikiranya itu saham kosong. Kalaupun nanti mereka memperolehnya gratis misalnya, setiap tahun investasi harus juga tanam investasi saham. Selama ini memang daerah tidak diwajibkan, tetapi investasinya ditanggung oleh pemerintah pusat sebagai shareholder dan daerah dapat bagian terima bersih.

Kalau sekarang tidak mau terima bersih maka daerah harus ikut campur dalam investasinya. Jadi persoalannya tidak sederhana.

Ihwal kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari proses lama. Perusakan lingkungan dilakukan oleh PT Freeport, dan itu tidak ada urusannya dengan Inalum yang sekarang. Inalum membeli sharenya pada saat ini dengan nilai sekarang. Peristiwa kerusakan lingkungan itu terjadi sebelum adanya transaksi, jadi yang bertanggung jawab mestinya sebelum proses divestasi itu.

Potensi untuk memakan waktu lebih lama dari proses divestasi 51 persen saham memang ada akibat masalah itu, dan hal ini menjadi salah satu problem yang harus diselesaikan. Karena APBN kita juga terbatas untuk ikut menyelesaikan. Jadi kalau tidak ada jalan keluar dalam waktu dekat maka mungkin tidak akan terbayar juga kewajiban akibat kerusakan lingkungan tersebut. Kecuali di RAPBN perubahan 2019 hal itu bisa dimasukkan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.