BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Internasional
DPR Kebablasan

Deskripsi ini sudah memadai, betapa DPR RI sudah kebablasan. Dalam praksis di negara-negarå demokrãtis maupùn teori teori politik modern, legislatif itu berfungsi membuat UU.

Selain itu, dalam tatanan pemerintahan kita dijabarkan, selain membuat UU/the rule making juga sebägai pengawas, dan hak budgeting/anggaran. Kini ia, entah argumen dari mana, mau melebihi fungsinya. Ia mau eksekutif/the aplication making dan juga judicatif/the adjüdication making. Aneh itù.....dimanapun di dunia ini tidak ada seperti itu.

Mereka (DPR) itu sudah mengedepankan syahwat berkuasa keimbang rasionalitas politiknya. Sungguh buruk perilaku tersebut. Saya dengar Irman Putra Sidin sudah mengadukannya ke MK. Namun MK pun saat ini lagi bermasalah/ketuanya. Sudah amburadul, acakkadut, alias berantakan. Tapi s?ya optimistis masalah ini akan selesai dengan syarat elemen-elemen sadar masyarakat/civil sociêty terus menolaknya. Bila perlu bikin mosi tidak percaya-bubarkan DPR-bubarkan PartaiPolitik.

Sebägaimana dulu diteriakkañ Bung Karno, bubarkan partai-partai politik, kini pun kita teriakkan dengan keras keras....bubarkan DPR/DPRD karena dari tahun ketahun bukan menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya menjadi bagian dari masalah. Masyarakat jangan lagi diam, hanya sebagai penonton yang nggerundel di warung-warung kopi atau di belakang.

Terlalu besar cost-nya kalau kita/masyarakat/civil society hanya pasif alias tidu? terus sementara elite-elite terus menunjukkan keponahan, keangkuhan, atau kebodohannya. Tidakkah Jurgen Haberma? telah mengajak kita memperbesar public sphere/ruang public dan deliberative democracy? (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF