BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Humas BPJS
Cost Sharing Pembiayaan belum Diputuskan

Ihwal cost sharing, belum diputuskan. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi salah pengertian. Ini hanya gambaran dan referensi akademik untuk diketahui perbandingannya dengan kondisi di negara-negara lain yang menerapkan cost sharing. BPJS Kesehatan sudah diminta paparan pada rapat dengar pendapat (RPD) dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis 23 November 2017 tentang bagaimana negara lain membiayai penyakit katastropik.

Terkait masalah defisit anggaran BPJS, JKN menggunakan prinsip anggaran berimbang dan titipan masyarakat. Pendapatan dan pengeluaran dibuat selalu seimbang. Isu defisit itu bukan tiba-tiba, tapi anggaran selalu dibuat jauh hari sebelumnya. Kadang memang defisit. Perhitungannya bahkan sudah diketahui bersama antara Kemenkes dan Kemenkeu. Misalnya, tahun depan pengeluaran Rp10, kita pasti punya historical data. Dari data itu secara teknis rata-rata pemanfaatannya per 1.000 orang memiliki unit biaya rata-rata, misalnya Rp10 tadi.

Lalu kita lihat lagi pendapatannya, berapa yang ideal penerimaan dan pengeluarannya. Tapi iuran ini kemudian tidak sesuai dengan hitungan aktuaria. Misalnya untuk masyarakat miskin iuran harusnya Rp36.000 per orang, tapi ditetapkan Rp23.000. begitu pula kelas di atasnya. Jadi ada ketidaksesuain antara pengeluaran dengan penerimaan. Jadi mungkin harus disesuaikan dengan angka matematik aktuaria, dan harus menggunakan opsi lain untuk menutup defisit itu. 

Tahun 2017, rata-rata tagihan Rumah Sakit (RS) Rp6,7 triliun per bulan. Sementara penerimaan BPJS rata-rata sekitar Rp6,4 triliun per bulan. Artinya, setiap bulan BPJS minus rata-rata Rp400 miliar, dikalikan saja 12 bulan. Jadi kalau ada yang menggambarkan Rp9 triliun itu ya salah. Soal ini arus kas, yang sebenarnya sudah disampaikan di sidang kabinet, memang akan defisit. Tagihan 2017 belum terhitung semua, kalau yang ditarik Desember pasti untuk tagihan November.

Opsi yang kami usulkan untuk kurangi defisit BPJS, pertama, opsi kurangi manfaat pelayanan, bukan mutu atau kualitasnya yang dikurangi, tapi ini tidak jadi pilihan karena social cost nya tinggi. Program BPJS memberikan manfaat bagi hampir 1300 kelompok diagnosis. Misalnya penyakit jantung, itu kelompok diagnosis kardiovaskuler beban biayanya Rp7,4 triliun, artinya mungkin ada kasus yang belum ditagihkan.

Kedua, menaikkan iuran. Tapi presiden meminta jangan dinaikkan dulu iurannya karena tidak ingin memberatkan masyarakat. Ketiga, suntikan dana tambahan pemerintah. Ini jadi ramai dipertanyakan masyarakat kenapa BPJS defisit terus. Jadi, selama iuran tidak sesuai dengan hitungan aktuaria, tidak akan pernah match antara pengeluaran dan penerimaan.

Ihwal cukai rokok, banyak negara sudah menggunakan cukai rokok untuk biaya kesehatan, istilahnya menggunakan pajak dosa. Di Filpina 85 persen, Thailand 1 persen gunakan cukai rokok. Dipakai semua untuk sektor kesehatan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF