BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Cost Recovery Bukan dari APBN

Salah satu sebab kenapa harus memakai skema cost recovery karena blok Masela adalah proyek lama sejak era SBY, jadi menurut aturan yang lama masih menggunakan skema cost recovery.

Cost recovery dibayarkan kalau sudah terbukti dapat berproduksi, dan membayar cost recovery menggunakan bagi hasil produksi gas yang merupakan bagian pemerintah. Bagian pemerintah kemarin disepakati mencapai angka 59 persen. Jadi pemerintah tidak menggunakan cashflow dari APBN tetapi dari hasil sharing  produksi gas bagian pemerintah.

Manfaat lain dari ditandatanganinya kerjasama Blok Masela ini adalah Pertama, investasi yang mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp288 triliun yang merupakan investasi terbesar dari Jepang di Indonesia. Hal itu juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya aliran dana dari Jepang akan membantu memperkuat rupiah.

Kedua, Indonesia mendapatkan sharing sebesar 51 persen yang merupakan sharing yang cukup besar. Agaknya terjadi kesalahfahaman di masyarakat terkait proporsi saham. Sebagai investor Inpex mempunyai 65 persen saham dan Shell 35 persen. Memang kepemilikan investor 100 persen, tapi pembagian split keuntungan antara pemerintah dan investor 59 persen dan 41 persen.

Ketiga, akan memicu multiplier effect. Diharapkan akan tumbuh industri-industri yang menggunakan bahan baku gas misalnya industri petrokimia. Hal itu disamping masuknya investasi yang cukup besar, membuka  lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jadi dengan sudah ditandatanganinya kontrak kerjasama dengan Inpex Corp. pada Blok Masela merupakan langkah awal yang baik untuk Indonesia.

Pertimbangan untuk memindahkan operasi proyek Blok Masela dari offshore ke onshore adalah mengupayakan adanya pertumbuhan industri-industri di sekitar proyek seperti Petrokimia, perhotelan dan juga lapangan pekerjaan bagi penduduk. Dari segi multiplier effect memang lebih tepat di darat (onshore) tetapi memang biayanya akan lebih mahal.

Itulah sebabnya waktu itu tidak segera disetujui karena adanya perubahan skema dari offshore ke onshore yang pasti akan merubah biaya menjadi lebih besar. Itu semua tidak lepas dari peran Menteri ESDM Jonan yang mau mendatangi dan membuka kembali perundingan. Sampai kemudian ditandatanganinya kontrak kerjasamanya tersebut. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir