BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Cermati Proses Transaksi

Freeport sudah lama beroperasi di Indonesia tepatnya sejak April 1967 dengan berdirinya PT. Freeport Indonesia sebagai anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., sebuah perusahaan terdaftar di bursa efek New York yang berkode dagang: FCX. Berdasarkan laporan tahunan Freeport-McMoran 2017, disebutkan PT. Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki langsung oleh FCX sebesar 81,28 persen dan dimiliki tidak langsung oleh FCX melalui PT. Indocopper Investama sebesar 9,36 persen. Dengan demikian total kepemilikan saham FCX pada PTFI adalah 90,64 persen. Sisa kepemilikan saham sebesar 9,36 persen dimiliki pemerintah Indonesia, meski tidak disebutkan dalam laporan tahunan tersebut. Per Desember 2017, total asset bersih PTFI sebesar 6,3 Miliar dolar AS dengan laba ditahan (retained earnings) sebesar 6,0 MilIar dolar AS. 

Sebagaimana disebut pada laporan tahunan di atas, PTFI dan Rio Tinto telah mendirikan usaha patungan (joint venture) dimana Rio Tinto memiliki 40 persen minat (interest) dalam Kontrak Karya II 1991 milik PTFI dan opsi untuk berpartisipasi dalam 40 persen minat dari setiap proyek eksplorasi masa depan lainnya di Papua, Indonesia. Pada Desember 2017, Rio Tinto mendapatkan arus kas (cash flow) sebesar  30 juta dolar AS sebagai konsekuensi pemegang hak partisipasi 40 persen dalam usaha patungan dengan PTFI dalam melaksanakan Kontrak Karya II 1991.

Dari penyajian fakta-fakta di atas, maka dapat muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Apabila pemerintah Indonesia mengklaim sudah mengambil alih saham PTFI melalui PT. Inalum maka dari pihak manakan saham tersebut diperoleh? Hanya dua jawaban yang tersedia, yaitu FCX menjual sebagian saham dari 90,64 persen yang dimilikinya atau PT Indocopper Investama yang menjual sahamnya dari kepemilikan total 9,36 persen? Tentunya hal ini dengan mudah dijawab dengan melihat keterangan transaksi saham FCX di bursa efek NY, karena perubahan asset FCX perlu diinformasikan ke otoritas bursa efek NY. 

Namun jika yang diambil alih adalah porsi Rio Tinto dalam usaha patungan dengan PTFI dalam Kontrak Karya II 1991 yang dimiliki PTFI maka jelas bahwa bukan saham PTFI yang ditransaksikan namun hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto dalam Kontrak Karya II 1991. 

Terlepas di bagian manakah terjadi transaksi tersebut di atas, maka jika ada penambahan manfaat bagi pemerintah Indonesia, merupakan hal yang patut disyukuri. Meski demikian tetap dicermati proses transaksi yang dilalui agar mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku serta tidak bernilai di atas kewajaran standar ekonomi dan bisnis pada umumnya. Hal ini perlu dibuktikan dengan penyampaian informasi secara transparan dan jelas agar semua komponen bangsa dapat mengikuti utuh dan runtut. 

Freeport memang menjadi legenda dalam industri tambang Indonesia dengan segala hiruk pikuknya selama ini. Bila dahulu hanya segelintir elit Indonesia yang mengetahui dan memahami informasi tentang Freeport, namun sekarang terlebih di jaman milenial, maka transparansi informasi tidak bisa dibendung oleh siapapun di Indonesia, bahkan para elit Indonesia sendiri. Teknologi informasi jauh lebih berdaya (powerful) ketimbang kekuasaan politik yang digunakan Orde Baru dalam menangani Freeport. Generasi milenial Indonesia sangat berbeda dengan generasi Orde Baru hingga Orde Reformasi, di mana mereka jauh lebih terdidik dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi guna merekonstruksi kembali tatanan bisnis dan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah Freeport. 

Menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan generasi milenial Indonesia ambil bagian untuk menangani Freeport sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF