BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia
Cegah Teror Bom, Revisi UU Terorisme Harus Dipercepat

Aksi teror bom yang kembali memakan korban jiwa, tentunya harus menjadi perhatian khusus dan istimewa pemerintah dan DPR dalam mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme. Mempercepat revisi dan pengesahan terhadap UU Terorisme akan mempermudah kerja aparat melakukan tindakan preventif terhadap para pelaku. Komitmen politik pemerintah dan DPR sangat diharapkan sebab bila tidak maka aparat sangat sulit mengambil sikap preventif dalam mencegah niat para pelaku. Pencegahan perbuatan awal para pelaku teror dapat dilakukan bila UU terorisme memberikan payung hukum yang jelas namun nyatanya sampai saat ini proses revisi UU terorisme belum juga rampung dibahas. 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya dengan tegas mengatakan UU Antiterorisme yang dipakai saat ini tidak bisa menindak perbuatan awal dari teroris. Hal itu menyebabkan persoalan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Kalau saja UU Terorisme bisa menindak perbuatan awal, Tito menyampaikan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang menjadi bagian dari teror selama ini bisa dilarang. Jaringan terorisme hingga ke sel-selnya pun akan cepat diselesaikan. Kehadiran UU yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk menindak perbuatan awal teroris dapat memudahkan penanganan terorisme di Indonesia. 

Saya juga mengutuk keras aksi serangan bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (13/5/2018) pagi, sebab serangan bom yang menewaskan orang-orang tidak berdosa merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang tak dapat ditoleril. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung