BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Capres dan Cawapres Perlu Tes Bahasa dan Kecakapan Ibadah

Gagasannya menarik, seorang pemimpin apalagi presiden dan wapres sudah seharusnya fasih berbahasa Indonesia secara baik dan benar disamping penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Presiden dan wakil presiden adalah simbol pemimpin nasional yang dituntut mewakili negaranya dalam pergaulan internasional, maka penguasaan bahasa asing sekurangnra Bahasa Inggris dan Bahasa Arab itu  penting. Pandai berbahasa Inggris itu keren, tetapi juga wajib pandai berbahasa Arab. Percuma jika kuasai Bahasa Inggris tapi tidak kuasai Bahasa Arab.

Lebih substansi dari sekadar bahasa, tidak keliru kiranya penyelenggara pemilu (KPU)  juga menguji kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam memimpin sholat, misalkan sholat isya atau sholat subuh. Tes kemampuan dalam memimpin sholat sangat relevan dengan pengamalan sila pertama dari Pancasila. 

Saya percaya jika uji kecakapan dalam memimpin sholat dilakukan sebagai inovasi pada debat capres dan cawaPpres yang akan datang, pasti akan berdampak positif pada kepemimpinannya, dan bisa menjadi trend pada suksesi-suksesi yang lain. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)