BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)
Caplok Mencaplok BUMN Migas

Berangkat dari kekhawatiran pemerintah terkait harga gas dalam negeri yang tidak stabil (mahal), pemerintah melalui menteri BUMN mendorong pembentukan holding BUMN Migas. Wacana holding BUMN migas sebenarnya sudah lama berembus sejak zaman Presiden SBY, tetapi dalam perjalanannya muncul berbagai skema yang ditawarkan namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Muncul berbagai kendala terkait upaya holding BUMN Migas. Yang paling kentara adalah terkait regulasi holding BUMN Migas yang tidak kunjung rampung hingga saat ini. Berlarut-larutnya revisi UU Migas sampai tiga periode meskipun selalu masuk prolegnas menunjukan adanya tarik-menarik kepentingan.

Holding BUMN Migas yang awalnya direncanakan melalui beberapa proses, pertama Perusahaan Gas Negara (PGN) mengambil alih Pertamina Gas, baru kemudian antara PGN dan Pertamina bisa berunding terkait Holding BUMN Migas. Namun yang terjadi, pemerintah melalui menteri BUMN seperti terburu-buru untuk segera membentuk holding BUMN dengan menjadikan PGN sebagai bagian dari anak usaha Pertamina.

Hal ini jelas menuai kritikan. Sebagaimana diketahui selama ini PGN sudah membangun 80 persen infrastruktur gas nasional. Bukan tanpa sebab jika banyak kalangan menilai motif pembentukan holding migas ditengarai merupakan usaha halus Pertamina untuk menguasai PGN, termasuk infrastrukturnya.

Kondisi keuangan PGN sendiri tergolong sehat, hal ini terlihat hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp13.300). Bahkan PGN Setiap tahunnya bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar USD2.164.763.461 atau setara Rp28.791.354.031.300 (Kurs Rupiah Rp13.300).

Di tahun 2016, PGN bisa memperoleh pendapatan sebesar USD2.934.778.710 atau setara Rp38.152.123.230.000. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan Pertamina Gas yang hanya USD668.680.000. Atau setara Rp8.692.840.000.000. (Kurs Rupiah Rp13.000) Bahkan Pertamina selaku induk usaha Pertagas hingga Per Desember 2017 memiliki tanggungan utang sebesar Rp153,7 triliun. Dari kondisi ini, sangat aneh perusahaan sehat justru diambil alih perusahaan yang tergolong kritis.

Dengan dijadikannya PGN sebagai anak usaha Pertamina, PGN akan sama halnya dengan anak usaha BUMN lainnya. Pemerintah sendiri (BPK, KPK, DPR) selama ini sulit mengawasi anak usaha BUMN karena secara aturan negara tidak memiliki kewenangan terhadap anak perusahaan BUMN, karena selain bukan berstatus sebagai BUMN, anak perusahaan BUMN sahamnya tidak dimiliki oleh negara. Negara hanya memiliki kewenangan terhadap BUMN saja, sedangkan anak perusahaan BUMN bersifat mandiri.

Ada baiknya sebelum Jokowi mengambil keputusan tentang holding BUMN Migas, dituntaskan terlebih dahulu regulasi yang masih mengambang, seperti revisi UU BUMN dan revisi UU Migas. Jangan sampai holding BUMN Migas hanya dijadikan ajang caplok mencaplok antara perusahaan pelat merah. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF