BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran
Calon Kepala Daerah Tersandera Ijon Politik

Perselingkuhan dengan para sponsor untuk meraup sebesar-besarnya dana kampanye adalah langkah yang dilakukan saat ini oleh banyak para calon kepala daerah. Ini karena kebutuhan untuk melangkah menjadi penguasa membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa adanya sistem yang rapuh dalam persoalan dana kampanye di Indonesia, tidak transparan dan akuntabel.

Tidak banyak partai/calon kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan. Begitu juga pemerintah, tidak memberikan batasan-batasan dan sanksi yang cukup tegas dalam pengelolaan dana kampanye. Sehingga perselingkuhan ini menjadi momok menjelang pesta demokrasi.

Seperti contohnya di Australia, dana kampanye dikelola oleh KPU dan mensyaratkan partai politik melakukan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Di Amerika, ada kewajiban dana kampanye diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada publik. Dalam hal ini pun juga dipertanyakan mengenai tata kelola internal partai di Indonesia, dan sejauh mana komitmen partai atau calon bersangkutan.

Adanya pola perselingkuhan ini menyebabkan karut marut dalam pengelolaan APBN/ APBD yang sarat dengan kepentingan elite/golongan/kelompok akibat dari komitmen-komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika pun pemerintah pusat memiliki standarisasi dan melakukan pembiayaan serentak dalam penyelenggaraan demokrasi dan tidak memberikan diskresi penyelenggaraan tersebut kepada masing-masing daerah, mungkin akan meminimalisir masing-masing calon dari setiap daerah untuk berselingkuh dengan sponsor.

Artinya, ada aturan penyelenggaraan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Inspektorat dan Bawasda memperkuat pengawasannya dalam penyusunan serta pembahasan APBD. Pengamatan saya dari hasil penelitian yang kami (Fitra) lakukan, bahwa setiap pemberi sponsor kepada calon selalu berdampak pada komitmen politik yang banyak mengarah pada kepentingan program/proyek dalam APBD, seperti halnya kasus di Provinsi Jambi. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung