BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik
Calon Kepala Daerah Tersandera Ijon Politik

Perselingkuhan dengan para sponsor untuk meraup sebesar-besarnya dana kampanye adalah langkah yang dilakukan saat ini oleh banyak para calon kepala daerah. Ini karena kebutuhan untuk melangkah menjadi penguasa membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa adanya sistem yang rapuh dalam persoalan dana kampanye di Indonesia, tidak transparan dan akuntabel.

Tidak banyak partai/calon kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan. Begitu juga pemerintah, tidak memberikan batasan-batasan dan sanksi yang cukup tegas dalam pengelolaan dana kampanye. Sehingga perselingkuhan ini menjadi momok menjelang pesta demokrasi.

Seperti contohnya di Australia, dana kampanye dikelola oleh KPU dan mensyaratkan partai politik melakukan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Di Amerika, ada kewajiban dana kampanye diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada publik. Dalam hal ini pun juga dipertanyakan mengenai tata kelola internal partai di Indonesia, dan sejauh mana komitmen partai atau calon bersangkutan.

Adanya pola perselingkuhan ini menyebabkan karut marut dalam pengelolaan APBN/ APBD yang sarat dengan kepentingan elite/golongan/kelompok akibat dari komitmen-komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika pun pemerintah pusat memiliki standarisasi dan melakukan pembiayaan serentak dalam penyelenggaraan demokrasi dan tidak memberikan diskresi penyelenggaraan tersebut kepada masing-masing daerah, mungkin akan meminimalisir masing-masing calon dari setiap daerah untuk berselingkuh dengan sponsor.

Artinya, ada aturan penyelenggaraan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Inspektorat dan Bawasda memperkuat pengawasannya dalam penyusunan serta pembahasan APBD. Pengamatan saya dari hasil penelitian yang kami (Fitra) lakukan, bahwa setiap pemberi sponsor kepada calon selalu berdampak pada komitmen politik yang banyak mengarah pada kepentingan program/proyek dalam APBD, seperti halnya kasus di Provinsi Jambi. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional