BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI
Calon Fiktif, Sindiran untuk MK

Andaikata ruang pilpres itu dibuka agak lebar, saya yakin tidak akan hadir capres fiktif Nurhadi-Aldo. Harusnya ini dapat menjadi bacaan bagi semua elite pengambil keputusan, agar pada pemilu 2024, aturan yang membatasi ruang itu sudah dihilangkan. Aturan Presidential Treshold harusnya dihilangkan, jelas itu melanggar konstitusi. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia saat ini merasa tersandera dan dipaksa untuk memilih 1 dari hanya  2 pasangan calon yang ada saat ini.

Pasalnya, UUD 1945 pasal 6 ayat 2 menyebut 'pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu'. Dalam ketentuan tersebut, tidak ada aturan PT untuk pasangan calon, artinya setiap partai / gabungan partai peserta pemilu mempunyai hak untuk mencalonkan siapapun yang memenuhi persyaratan UU.

Sikap MK yang kekeuh tidak menerima Judicial Review untuk pembatalan persyaratan tersebut, juga menjadi tanda tanya besar bagi publik. Kedepan, kita berharap kepada semua parpol yang nanti masuk ke Senayan, agar mempertimbangkan kembali usulan tersebut. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN