BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Butuh Tinjauan Urgensi Proyek

Investasi, sebagaimana investasi pada umumnya, adalah langkah menanamkan modal dari investor untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. Begitu logika bisnisnya.

Kalau sifatnya B to B, maka itu seperti murni investasi. Pengembalian keuntungan dari investasi itu yang diharapkan. Tetapi namanya investasi walaupun B to B tetap tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Penting harus dilihat pertama adalah bagaimana skemanya. Apakah benar B to B , atau betul-betul tidak ada campur tangan pemerintah, dan juga feasibility study nya yang perlu dilihat.

Kalau dia B to B maka berarti melihat dari aspek komersialitas. Komersial atau tidak. Kalau tidak komersial mustahil investor mau masuk.

Agak meragukan memang, apakah kerjasama BRI itu betul-betul B to B atau swasta. Kalau investor hendak masuk biasanya banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Terlebih hal itu dilakukan di daerah-daerah yang pembangunan infrastruktur nya relatif terbatas termasuk di Kalimantan Utara.

Hal itu yang harus diperhatikan secara feasibility, secara komersial ekonomi atau finansial. Juga bagaimana tingkat pengembaliannya. Kalau dia bagian dari investasi, apakah feasible atau tidak.

Kalau dari tataran konsep, lima point persyaratan yang disebutkan oleh Luhut B Pangaribuan, itu memang yang ideal. Masalahnya dari sisi implementasinya apakah sama seperti yang dijanjikan. Hal itu yang seringkali bertolak belakang.

Apalagi kalau sampai ada klausul transfer of technology, itu luarbiasa sekali. Biasanya hal itu masuk kepada investasi-investasi manufaktur yang punya teknologi tinggi. Jadi ada transfer of knowledge pihak investor terhadap house country nya.

Aspek pemantauan menjadi sangat penting. Monitoring dan evaluasinya. Sebelum implementasi harus juga detail dalam melihat kesepakatan diantara kedua negara.

Transparansi juga menjadi hal penting. Harus terbuka apabila memang B to B, seperti apa mekanismenya. Kemudian bagaimana tingkat pengembaliannya. Kalau memang butuh campur tangan pemerintah, maka seperti apa intervensinya. Apakah secara finansial, insentive atau yang lain.

Sekali lagi harus dilihat kembali detail masing-masing proyek. juga selain feasibility secara finansial atau keuntungan secara mikro, begitu pula kelayakan secara ekonomi. Karena kita mesti melihat juga dari sisi skala prioritas. Apakah dari 23 proyek tersebut betul-betul semuanya prioritas yang sangat penting sehingga harus membutuhkan investasi dari luar. Terutama dari China, itu berdasarkan juga pengalaman negara-negara lain.

Pengalaman Morowali jika dilihat dari temuan di lapangan memang benar, hanya saja dari sisi pencatatan atau pendataan sering kali tidak sama dengan yang ditemukan di lapangan. Sudah banyak ditemukan dari beberapa tempat dan juga dari beberapa sumber yang cukup terpercaya.

Jadi dari temuan itu walaupun tanpa adanya catatan atau bukti tertulis seharusnya tetap menjadi concern bagi pemerintah. Apalagi jika dilihat dari pengalaman negara-negara lain yang pernah bekerjasama dengan China. Sehingga harus diperhatikan skala prioritasnya, jangan sampai terulang dalam beberapa program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, selalu banyak sekali list nya. Tetapi kenyataannya hanya separuh kemudian terpaksa dipangkas lagi.

Jadi pertama, harus ditetapkan sesuai kebutuhan dan kapasitas. Kedua, dari sisi kapasitas implementasinya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bukan hanya secara finansial tetapi juga secara teknis kapasitas kemampuan mengeksekusinya.

Masalah investasi dari luar sendiri tidak masalah. Kita memang membutuhkan invstasi dari luar karena keterbatasan pembiayaan dari dalam negeri, terutama jangka pendek.

Jika setelah ditinjau lalu disimpulkan proyek-proyek itu adalah sesuatu yang secara urgensi strategis, kita juga punya keterbatasan dana dan dari pihak investor merupakan sesuatu yang prospektif, maka hal tersebut tidak ada salahnya.

Tinggal lagi dari pihak pemerintah memberikan beberapa insentif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor. Seperti di Sumatera Utara, yang disasar adalah proyek pelabuhan Kuala Tanjung. Proyek itu memang sangat strategis dan ditargetkan mengalihkan beban dari Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional ekspor impor.

Jadi sekali lagi, harus ditinjau juga dari kesepakatan detailnya. Karena kita tidak bisa menutup mata dari kasus beberapa pelabuhan seperti di Srilanka. Walaupun ditinjau dari kapasitas ekonomi Indonesia tentu saja berbeda dengan Srilanka. Ekonomi Indonesia jauh lebih besar, fiskal nya juga lebih sehat. Jadi tingkat risikonya tidak seperti Srilanka. (pso)

 

 

 

    

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan