BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)
Butuh Skema Bail Out UMKM

Bangsa ini sepertinya sulit terlepas dari sebuah karakter reflektifitas, akibat akumulasi sikap reaktif yang berlebihan, termasuk sikap reaktif Kementerian Perdagangan akibat "limpahan" kekesalan Presiden Jokowi terkait buruknya kinerja ekspor.

Sebagai pegiat UMKM ekspor sekaligus praktisi, sudah lama saya apatis terhadap sikap reaktif berlebihan pemerintah. Saya menilai ketidakberdayaan negara dalam memberdayakan UMKM ini karena minimnya pelibatan infrastruktur atau elemen pegiat UMKM dalam setiap kebijakan terkait UMKM. Bahkan ada sebagian yang melihat aktivitas organisasi UMKM atau pegiat UMKM sebagai pesaing pemerintah, meskipun sebagian ada yang menjadikan mereka sebagai partner pengelolaan UMKM.

Pemerintah dengan dana besar terkadang kesulitan membuat program kerja yang berkesinambungan karena minimnya data base UMKM yang representatif, detail, dan selalu update.

Ketika data base yang dimiliki kurang informatif, maka program yang dihasilkan akan rendah kualitasnya karena data base yang informatif akan selalu pararel dengan kualitas program.

Kebijakan agregator dan konsolidator UMKM ekspor sebenarnya sudah masuk dalam salah satu paket kebijakan ekonomi  IX Tahun 2015, namun masih belum maksimal progresnya.

Padahal agregator dan konsolidator ini diharapkan jadi sarana mengangkat kualitas dan persiapan produk UMKM untuk go ekspor sampai proses delivery dan dokumentasinya benar-benar dilaksanakan dengan baik, tidak hanya melibatkan 5 BUMN yang ditunjuk, namun bersinergi dengan  elemen pegiat UMKM lainnya dalam satu kesatuan eksekutor program.

Skema "bail out" UMKM semestinya sangat dibutuhkan, namun peruntukannya harus tepat sasaran dan difokuskan untuk keperluan alat produksi atau infrastruktur untuk dua bidang usaha saja, yakni untuk UMKM produsen (industri rumahan) dan UMKM e-commerce. Start up akan memperkuat jaringan pemasaran via online secara riil karena sebagian besar belum bank-able.

Selain bail out, peran CSR BUMN dan perbankan sangat dibutuhkan meskipun bukan dalam bentuk permodalan, misalnya coaching business, business meeting, mengikutsertakan pameran gratis, akses jaringan pemasaran ke partner BUMN ataupun perbankan. Selain itu pembentukan rumah inkubator sangatlah dibutuhkan terutama untuk anak-anak muda usia SMP-SMA atau maksimal usia usia mahasiswa agar lebih kuat membentuk karakteristik sebagai pelaku usaha. Program ini bisa disinergikan antara Kementrian Pendidikan, Kementrian Koperasi dan UMKM, serta Kementrian Perdagangan bersinergi dengan elemen atau organisasi pegiat UMKM.

Tantangan ke depan bukan saja produk impor yang deras membanjiri pasar lokal, namun meningkatkan kualitas dan support akses pemasaran berbasis ekonomi digital menuju industri 4.0 memang harus segera di-support semua pihak dalam bentuk sinergitas  konkret sejak awal perencanaan program sampai eksekusi.

Regulasi pemerintah yang pro UMKM diprediksi akan menstimulus pertumbuhan UMKM. Karena itu perlu reorientasi kebijakan pro UMKM untuk menunjukkan keseriusan pemerintah di pusat maupun daerah.

Hadirnya beberapa perusahaan e-commerce besar dunia mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi market terbesar sebanyak 260 juta orang, regulasi bisnis mudah, masyarakat yang konsumtif, tetapi bargaining power produk UMKM rendah.

Hadirnya beberapa marketplace besar yang 94 persen didominasi produk impor semestinya perlu dikontrol dengsn membentuk sebuah instrumen pengendali prosentase peredaran antara produk lokal dan impor, termasuk mewajibkan para pengelola e-commerce yang berkedudukan di Indonesia untuk mewajibkan memberikan minimal 30 akun di setiap e-commerce dangan harga terjangkau.

Sebagai contoh, ada satu e-commerce besar yang mewajibkan pelaku usaha membayar Rp22 juta/akun berlaku satu tahun. Ini jelas memberatkan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar maupun impor di pasar e-commerce.

Oleh karena itu pemerintah sebagai benteng terakhir diharapkan memperkuat analisis dan regulasi terkait e-commerce dan mengkoordinasi dengan organisasi atau komunitas UMKM.

Jadi ini bukan karena UMKM tidak berani bersaing, namun saat ini posisi UMKM kita ketika head to head dengan produk impor (China) sejak awal sudah tidak seimbang. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional