BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Butuh Roadmap UU dan Aturan yang Mendukung UMKM

Mulai berkembangnya ekonomi dunia menuju revolusi industri 4.0 membuat bisnis e-commerce saat ini menjadi pesaing utama perusahaan ritel tradisional. Lewat perusahaan-perusahaan besar-nya, seperti Alibaba ataupun Amazon, perusahaan e-commerce siap menjadi raja ritel.

Pasar dalam negeri sendiri diprediksi akan semakin marak dengan pasar ritel online. Selain dari marketplace perusahaan ritel seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya, penjualan barang secara online juga sudah mulai masif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya.

Setidaknya ada dua alasan yang mendasari bahwa e-commerce semakin mengilap beberapa tahun ke depan. Pertama, pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah Indonesia dimana akan meningkat melebihi Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Kedua, keterbukaan negara akan perdagangan dengan negara lain. Semakin berkembangnya internet semakin memperluas arus barang.

Pasar untuk UMKM dengan adanya ritel online ini pun makin meluas, terlebih jika pasar UMKM bisa mencapai negara lain dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang terjun dalam bisnis online karena sifatnya yang kekinian.

Namun patut diwaspadai juga adanya serbuan produk impor yang akan membanjiri pasar domestik. Terlebih jika memang produk dari luar lebih murah. Dengan adanya pasar online, pembeli mendapatkan kebebasan memilih produk yang luas, jadi harga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembelian online. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memyebutkan hanya 6-7 persen kontribusi produk lokal dalam perdagangan di online marketplace di Indonesia. Sisanya adalah produk dari impor.

Rendahnya porsi barang UMKM lokal dalam perdagangan online nasional memperlihatkan bahwa sektor UMKM Indonesia tidak siap dalam menghadapi pasar persaingan global. Faktor internal seperti kurangnya kemampuan manajerial dan manajemen keuangan UMKM menjadi salah satu dari kurang siapnya UMKM Indonesia dalam persaingan global.

Padahal kemampuan manajerial dan menajemen keuangan menjadi faktor utama dalam pembiayaan jika diperlukan modal tambahan dari perbankan sehingga UMKM tersebut dapat dikatakan bankable. Hal ini sangat terkait dengan program "inkubator bisnis" yang saat ini sudah berlangsung. Program ini diharapkan bukan hanya memberikan modal secara cuma-cuma namun juga dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan manajemen keuangan pelaku UMKM. Sehingga pada nantinya jika UMKM itu sudah mandiri, peminjaman modal di bank akan lebih mudah.

Skema perbantuan inkubator bisnis juga harus melibatkan pihak perbankan karena pihak perbankan ini yang nantinya akan berurusan dengan pelaku UMKM dalam masalah permodalan. Pihak perbankan harus memberikan informasi juga bagaimana mengelola utang yang berkesinambungan sehingga NPL mereka akan terjaga.

Pasar online ini juga merupakan pasar dengan orang-orang yang sangat rasional dan benar-benar memperhatikan kualitas dan harga dari produk yang tersedia. Standar mereka pun pasti sudah mengikuti standar dari produk global. Sehingga proses standarisasi produk sehingga sama kualitasnya dengan produk dari negara lain sangatlah penting. Begitu juga dengan efisiensi harga yang menjadi faktor bagi konsumen untuk membeli produk dari online. Maka dari itu standarisasi produk merupakan hal penting bagi UMKM untuk bersaingan di pasar online nasional maupun global.

Pada dasarnya dukungan dari pemerintah melalui peraturan baku mengenai bisnis e-commerce harus segera dibuat dengan mengedepankan aspek keadilan baik bagi produsen maupun konsumen produk yang dijual online. Hal ini untuk mejaga agar generasi milenial bisa berbelanja online dengan aman dengan harga yang sesuai pasaran. Selain itu bagi produsen produk UMKM akan semakin termotivasi untuk produktif dengan pasar yang semakin besar.

Peraturan ini haruslah lebih tinggi daripada peraturan kementerian terkait. Hal ini dikarenakan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga Bank Indonesia mempunyai andil yang besar.

Diperlukan sebuah roadmap yang bukan sekadar di paket kebijakan, namun roadmap berupa undang-undang yang berlaku kepada semua instansi terkait. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional