BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Butuh Rencana Matang Pembuatan Holding BUMN (Bagian 2)

Ketiga, specialized investment, yaitu suatu investasi pada suatu pertukaran (produk/bisnis) yang tidak dapat dikembalikan pada pertukaran yang lain. Contoh: pada industri gas bumi, baik di sektor hulu maupun hilir, sangat banyak aset tetap yang bersifat khusus (dedicated) yang hanya bisa digunakan untuk memproduksi produk/layanan tertentu saja. Jadi meskipun sama-sama pertambangan, produk yang berbeda (timah, batubara, metal dan aluminium) kecil kemungkinannya untuk menciptakan sinergi specialized investment.

Keempat, firm size adalah ukuran perusahaan yang salah satu faktor penting dalam menentukan daya tawar (mampu menawarkan produk/layanan yang murah, mampu menekan bargaining cost dalam negosiasi bisnis dengan vendor, cost of capital yang rendah karena dianggap kurang berisiko, dan sebagainya) dan daya saing (ukuran perusahaan yang besar biasanya juga menjadi market leader: market share terbesar, inovatif dalam layanan/produk, penentu harga di pasar, dan sebagainya). Melalui penggabungan (merger) dua perusahaan, maka akan tercipta ukuran perusahaan yang besar.

Kelima, capital structure adalah rasio antara hutang (jangka panjang) terhadap modal sendiri (equity) yang sering disebut dengan DER (debt-to-equity ratio). Semakin tinggi DER, semakin tinggi penghematan pajak sehingga Return on Equity (ROE) yaitu rasio antara laba bersih terhadap modal sendiri akan semakin besar. Hal ini yang diharapkan oleh para pemegang saham. Namun semakin tinggi DER juga menyebabkan perusahaan dinilai semakin tinggi risikonya, terutama risiko kebangkrutan akibat beban keuangan yang semakin tinggi yang pada level tertentu tidak diimbangi dengan kenaikan laba bersih. Naiknya risiko ini mengakibatkan kenaikan biaya modal (cost of capital) yang akan menurunkan nilai perusahaan (value of the firm).

BUMN sudah semestinya tidak hanya dipandang sebagai tempat berinvestasi tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara, pengelolaan, efisiensi, pemerataan dan keadilan terutama di sektor strategis yang mengusai hajat hidup orang banyak. Sehingga BUMN sewajarnya tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa (PT). PP No. 72 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 21 P/HUM/2017, dalam implementasinya membutuhkan kehati-hatian dan akan lebih baik menunggu revisi undang-undang dan peraturan lain terkait dengan berbagai konsideran.

Pertama, pembentukan holding BUMN hanya dengan mekanisme inbreng merupakan bentuk privatisasi BUMN yg dijadikan anak perusahaan meskipun pemerintah memiliki satu lembar saham dwi warna. Kedua, dengan mekanisme inbreng saham, telah terjadi perubahan pencatatan dari “kekayaan negara yg dicatat negara dan diawasi pengelolaannya oleh DPR” menjadi “saham sebagai kekayaan badan usaha holding”. Ketiga, dari lesson learnt holding semen terlihat bahwa langkah penyederhanaan proses pembentukan holding hanya dengan inbreng berdasar No. 72 Tahun 2016 sangat berisiko dan membutuhkan langkah persiapan yg matang dan tidak bisa terburu buru. Keempat, pembentukan holding BUMN hanya dengan mekanisme inbreng dan tidak melihat keunikan sektor apalagi sektor yang strategis adalah sangat riskan. Perlu perencanaan penciptaan economies of scale, economies of scope dan specialized investment  dari holding BUMN yang terbentuk. Dan, tidak hanya mengedepankan firm size dan capital structure. Kelima, memperhatikan pergerakan saham BUMN yang Tbk. Setiap kali ada isu holding, BUMN yang bersangkutan mengalami penurunan, misalkan: saham Antam (turun 3 persen), Bukit Asam (turun 5 persen), PGN (turun lebih dari 10 persen), menjadi indikasi persepsi investor atas investasi di Indonesia melalui BUMN.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF