BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Butuh Pertumbuhan Ekonomi Lebih Berkualitas

Terdapat tiga isu utama perekonomian makro yang saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi cukup lumayan. Meminjam istilah OECD, better but not good enough, lebih baik tapi tidak cukup bagus. Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya meningkat sedikit di desimalnya saja 5,1-5,2 persen. Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar 5,4 persen dikatakan Sri Mulyani target pertumbuhan ekonomi yang optimis tapi realistis. Inflasi masih dalam kondisi aman terkendali sehingga sangat mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4 persen plus minus 1 persen. Namun, capaian penurunan pengangguran agak mengkuatirkan.

Tilik rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 yang mencatat dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Apalagi jika dilihat dari tingkat pendidikannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru digalakan oleh pemerintah (termasuk vokasional dan politeknik) malah memiliki TPT paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

Mestinya dengan pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir di sekitar 5,1-5,2 persen, secara teoritis (rujukan Internasional Okun’s law) akan menurunkan TPT sekitar 1,5 persen. Namun ternyata BPS mencatat penurunan TPT hanya 0,11 persen. Ini berarti pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas karena tidak banyak menyerap tenaga kerja secara optimal. Efek cucuran ke bawah (trickle down effect)--pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menciptakan kesempatan kerja dan selanjutanya mengentaskan kemiskinan--tidak mulus terjadi di Indonesia.

Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secara optimal menyerap tenaga kerja? Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini untuk dapat memanfaatkan “bonus demografi” dan bukan menjadi “beban demografi”. Pilihan teknologi untuk menumbuhan perekonomian yang lebih intensif modal (capital-intensive) daripada intensif tenaga kerja (labor-intensive). Kesesuaian rencana kebijakan inovasi dan adopsi teknologi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasional dan politeknik mutlak harus segera direalisasikan, Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi lebih dominan disokong oleh sektor jasa dan sektor primer, dan bukan sektor manufaktur.

Sektor jasa di era menjamurnya digital economy lebih bersifat intensif modal menyebabkan pemangkasan tenaga kerja semakin banyak. Sektor primer--misalnya pertambangan migas, batu bara, emas dan lain lain-- relatif lebih intensif modal. Tidak jarang, kualifikasi dan kualitas SDM lokal tidak sesuai dengan tuntutan perusahaan apalagi perusahaan asing atau Multi National Corporation (MNC) melalui investasinya. Dengan dalih investasi dan kesesuaian tuntutan kualifikasi dan penguasaan teknologi tenaga asing menjadi prioritas MNC dibanding tenaga lokal.

Kemenakertrans membukukan pada tahun 2016 sebanyak 74.183 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 21.271 (China), 12.490 (Jepang), 8.424 (Korea), 5.059 (India), 4.138 (Malaysia), 2.812 (Amerika Serikat), 2.394 (Thailand), 2.483 (Australia), 3.428 (Filipina), 2.252 (Inggris), 1.748 (Singapura), dan 7.684 (negara-negara lainnya). China menduduki meringkat pertama.

Sampai bulan Juli 2007, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU.

Pemerintah Indonesia mustinya meminjam slogan Donald Trump “American First” dengan menggantikan: “Indonesian First” utamakan tenaga kerja Indonesia!!! (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)