BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Butuh Pertumbuhan Ekonomi Lebih Berkualitas

Terdapat tiga isu utama perekonomian makro yang saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi cukup lumayan. Meminjam istilah OECD, better but not good enough, lebih baik tapi tidak cukup bagus. Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya meningkat sedikit di desimalnya saja 5,1-5,2 persen. Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar 5,4 persen dikatakan Sri Mulyani target pertumbuhan ekonomi yang optimis tapi realistis. Inflasi masih dalam kondisi aman terkendali sehingga sangat mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4 persen plus minus 1 persen. Namun, capaian penurunan pengangguran agak mengkuatirkan.

Tilik rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 yang mencatat dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Apalagi jika dilihat dari tingkat pendidikannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru digalakan oleh pemerintah (termasuk vokasional dan politeknik) malah memiliki TPT paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

Mestinya dengan pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir di sekitar 5,1-5,2 persen, secara teoritis (rujukan Internasional Okun’s law) akan menurunkan TPT sekitar 1,5 persen. Namun ternyata BPS mencatat penurunan TPT hanya 0,11 persen. Ini berarti pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas karena tidak banyak menyerap tenaga kerja secara optimal. Efek cucuran ke bawah (trickle down effect)--pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menciptakan kesempatan kerja dan selanjutanya mengentaskan kemiskinan--tidak mulus terjadi di Indonesia.

Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secara optimal menyerap tenaga kerja? Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini untuk dapat memanfaatkan “bonus demografi” dan bukan menjadi “beban demografi”. Pilihan teknologi untuk menumbuhan perekonomian yang lebih intensif modal (capital-intensive) daripada intensif tenaga kerja (labor-intensive). Kesesuaian rencana kebijakan inovasi dan adopsi teknologi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasional dan politeknik mutlak harus segera direalisasikan, Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi lebih dominan disokong oleh sektor jasa dan sektor primer, dan bukan sektor manufaktur.

Sektor jasa di era menjamurnya digital economy lebih bersifat intensif modal menyebabkan pemangkasan tenaga kerja semakin banyak. Sektor primer--misalnya pertambangan migas, batu bara, emas dan lain lain-- relatif lebih intensif modal. Tidak jarang, kualifikasi dan kualitas SDM lokal tidak sesuai dengan tuntutan perusahaan apalagi perusahaan asing atau Multi National Corporation (MNC) melalui investasinya. Dengan dalih investasi dan kesesuaian tuntutan kualifikasi dan penguasaan teknologi tenaga asing menjadi prioritas MNC dibanding tenaga lokal.

Kemenakertrans membukukan pada tahun 2016 sebanyak 74.183 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 21.271 (China), 12.490 (Jepang), 8.424 (Korea), 5.059 (India), 4.138 (Malaysia), 2.812 (Amerika Serikat), 2.394 (Thailand), 2.483 (Australia), 3.428 (Filipina), 2.252 (Inggris), 1.748 (Singapura), dan 7.684 (negara-negara lainnya). China menduduki meringkat pertama.

Sampai bulan Juli 2007, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU.

Pemerintah Indonesia mustinya meminjam slogan Donald Trump “American First” dengan menggantikan: “Indonesian First” utamakan tenaga kerja Indonesia!!! (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung