BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager, Climate Reality Indonesia
Butuh Peran Non-State Actors

Kesepakatan global utama yang diadopsi pada 2015 adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) untuk mengakhiri kemiskinan pada 2030 dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim (Paris Agreement) bertujuan memerangi perubahan iklim, melaksanakan berbagai aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah karbon, berdaya tahan, dan berkelanjutan yang diberlakukan pasca 2020.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesepakatan Paris, tidak bisa tidak, memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di berbagai belahan bumi. Dunia kini sudah mengakui peran non-state actors (pihak di luar negara) dalam menyikapi berbagai masalah lingkungan, termasuk mempercepat tindakan membangun prakarsa kerja sama yang konkret dan berkesinambungan. Mereka dapat bertindak sebagai entitas individual atau dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Di Indonesia, perubahan iklim telah dibuktikan dengan berbagai penelitian tentang kerusakan ekosistem pesisir, penurunan ketersediaan air, perubahan produktivitas tanaman, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan, kematian, keamanan pangan, pola migrasi, ekosistem alami, dan kemakmuran ekonomi.

Survei yang diterbitkan pada 2014 oleh Climate Asia Project - Media Action BBC menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia bersedia melakukan perubahan terhadap pekerjaan dan gaya hidup mereka untuk menanggapi perubahan iklim dan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya. Namun, keputusan yang dihadapi sangatlah rumit.

Sementara survei Pew Research Center pada 2015 menyimpulkan bahwa di Indonesia 41 persen responden percaya perubahan iklim global adalah masalah yang sangat serius; namun, jumlah orang yang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang sangat serius menurun dari 47 persen di tahun 2010.

Kekuatan non-state actors akan menjawab meredam berbagai hal yang dipertanyakan dalam tata kelola pemerintahan seperti ketidakadilan, strategi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan Paris, serta nomenklatur Kementerian/Lembaga maupun regulasi yang berubah-ubah seiring dengan bergantinya pengambil keputusan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF