BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia
Butuh Penegakan Peraturan Redistribusi Lahan yang Keras dan Menggigit

Ihwal redistribusi lahan, agak berat dibandingkan dulu di Taiwan dan Korea Selatan. Hingga masuknya Jepang ke Taiwan 1895, sebagaimana halnya masyarakat China, umumnya memiliki hierarki sosial dasarnya adalah kepemilikan tanah, di mana petani bekerja untuk tuan-tuan tanah tersebut.

Di saat akselerasi industrialisasi Jepang berupaya mentransformasi Taiwan menjadi pemasok produk pertanian yang mendasar, pemerintah kolonial Jepang berhasil meningkatkan produksi beras, gula, dan ubi jalar dengan jalan memperluas tanah pertanian dan mengintensifikasi pendayagunaan tenaga kerja dari 73 persen total penduduk yang bekerja di lahan pertanian Taiwan.

Pemerintah kolonial Jepang di awal tahun 1920an melaksanakan upaya modernisasi teknik pertanian dan sekaligus mengenalkan pupuk kimiawi dan irigasi yang membuahkan hasil percepatan dan intensifikasi produksi yang signifikan (peningkatan hasil dan panen ganda beruntun). Untuk mencapainya mereka mengupayakan sektor pertanian yang terorganisasi dan profesional. Termasuk serikat tani, koperasi tani dan jejaring pelatihan teknis.

Para petani tidak diuntungkan 1/5 surplus dari produksi pertanian di ekstorsi dari para petani kecil lewat perpajakan, penyewaan tanah dan perdagangan tidak adil dengan Jepang.

Setelah perang kemenangan orang-orang China komunis terjadi perubahan drastis dikalangan pelarian atau kaum borjuis kontinental bergabung ke Goumindang yang kemudian berkuasa dan mengembangkan perekonomian Taiwan dengan bantuan AS. Mereka meliberalisasi sektor pertanian dan menghapuskan kepemilikan tanah. para tuan tanah tidak termasuk kelompoknya.

Hal ini dilakukan melalui tiga fase:

1. Penurunan sewa tanah dari 50 persen ke taraf 37.5 persen dari hasil panen.

2. Menjual ukuran tanah kecil yang disita dari Jepang.

3. Akhirnya melakukan reformasi agraria di tahun 1953 (program tanah untuk petani yang mengerjakan) dengan batas luas tanah 2,9 hektar, pengambilan tanah dari para pemilik tanah yang luas dan redistribusi surplus tanah pertanian ke para petani kecil.

Pengalaman Taiwan mengilustrasikan bahwa ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan landasan pertanian keluarga. Agar reformasi pertanian bisa menguntungkan petani akibat produksi yang intensif, dia harus didampingi oleh sebuah kebijakan pertanian yang koheren, disamping adanya modernisasi teknik dan organisasi serta peraturan politik ekonomi (market regulation).

Di akhir pendudukan militar di Korea Selatan, pemerintahan militer AS di Korea (USAMGIK) menginisiasi distribusi tanah yang dimiliki Jepang. Distribusi tanah itu seluas 663,950 acres tanah pertanian kepada para petani yang terlibat dalam pertanian secara penuh maupun sebagian saja.

Banyak yang mengkritik bahwa yang diredistribusi hanya 18 persen saja dan tidak menyangkut tanah-tanah yang dimiliki tuan tanah Korea.

Yang mengritik hanya melihat reformasi agraria ini sebagai solusi atas ancaman komunisme dan kekhawatiran geopolitik.

Sekalipun kekuasaannya bersifat asimetrik dan tentara pendudukan tidak secara otomatis mampu memproduksi hasil yang diinginkan karena butuh dukungan politik kelompok lokal, bisa difahami keterbatasan yang kemudian terwujud.

Program redistribusi pemilikan tanah dari eks korporasi di Indonesia akan sulit kalau kita tidak diduduki AS seperti Taiwan dan Korea Selatan.

Untuk membeli lahan milik pengusaha dalam redistribusi lahan, harus didampingi propaganda publik bahwa keadilan harus diwujudkan tapi dalam tahun politik sulit. Bisa-bisa incumbent dikalahkan vested interest.

Perusahaan AS biasanya tidak melakukan perampasan lahan, berbeda dengan Malaysia karena mungkin budayanya mirip jadi orang desa mudah terlena.

Strategi yang harus dilakukan adalah buat peraturan agraria yang menggigit. Dan seperti di AS surat tanah atau deeds di buat transparan di website. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF