BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
Butuh One Single Land Policy di Pertanahan (Bagian-1)

Ihwal redistribusi lahan ini dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, soal mandat ataupun kepentingan untuk melakukan reforma agraria ini dapat kita bagi dua, satu, Reforma Aset (Asset Reform) dan kedua, Reforma Akses (Access Reform).

Kalau dua hal ini dilakukan, maka kemudian dia mempunyai implikasi terhadap dua hal lagi, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua terhadap distribusi kesejahteraan. Dan itu akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Jangan lupa pula, kebijakan reforma agraria ini dilakukan juga di Taiwan, India, Korea Selatan, China maupun di Brazil, dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda.

Di Korea Selatan dan Taiwan, kebijakan reforma agraria membuat pertanian mereka lebih maju. Petaninya menjadi betah untuk bekerja sebagai petani karena mendapatkan kesejahteraan yang layak. Baik dari sisi harga produk mapun dari sisi penguasaan lahan dan seterusnya, karena setelah dilakukan kebijakan reforma agraria khususnya untuk lahan-lahan pertanian–kepada petani-petani yang tidak punya tanah—kemudian diikuti dengan program-program pendampingan yang konsisten dari pemerintah. Dari hulu contohnya mulai dari urusan bibit, lalu ke pemasaran sampai dengan menjaga harga produk pertanian.

Karena memang sektor pertanian ini ada persoalan volatility, yang salah satunya adalah ketergantungan dari faktor ketidakpastian cuaca. Jadi saya ulangi, itu ada dua hal penting yakni Assets Reform untuk urusan redistribusi tanah dan Access Reform, sebagai contoh di Kalimantan dimana banyak tanah hal ulayat, lalu tiba-tiba di situ di kapling-kapling menjadi HPH atau kebun industri. Nah, lalu dengan adanya pengkaplingan oleh industri itu para penggarap diusir dari wilayah ulayat. Padahal di situ tempat mereka mencari makan. Dengan demikian akses masyarakat untuk masuk ke wilayah itu menjadi tertutup karena menjadi kawasan terlarang yang sudah jadi wilayah pengusaha. Nah, itu persoalan Access Reform. Semestinya jika hendak dijadikan kebun industri misalnya, hendaknya dibicarakan dulu dengan penduduk sekitar dan jangan main kapling lalu mengusir petani penggarap yang sudah lama di situ.

Jika redistribusi lahan dilakukan lalu dibagikan kepada petani yang tidak mempunyai tanah, maka secara perlahan itu akan meningkatkan kemakmuran.

Sekarang kalau ditanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saat ini saya lihat ada dualisme atau bahkan multi lembaga yang mengatur soal lahan ini. Hal ini membuat kekacauan dan menghambat soal redistribusi lahan. Sebagai contoh, Kehutanan mengatur bidang kehutanan, ada izin-izin yang harus didapat oleh mereka yang mau masuk ke wilayah hutan untuk berkebun misalnya. Apakah suatu kawasan bisa dilepas atau tidak. Lalu jika sudah bisa dilepas mau diurus HGU nya, maka harus ke lembaga pertanahan. Itu saja, sudah menimbulkan interpretasi berlainan antar dua lembaga itu, karena masing-masing punya peta sendiri. Belum lagi kewenangan yang ada di daerah untuk proses pengkaplingan lahan. Terutama izin lokasi dari Bupati yang merupakan kewenangan daerah. Hal itu semua sudah menjadi sarang kekacauan dan sekaligus menjadi sumber korupsi yang harus dibenahi total.

Di Afrika Selatan, ada program distribusi lahan yang dinamakan “Land Distribution for Agricultutal and Development”. Itu sebagai contoh pembenahan.  

Kalau sekarang pemerintah menerbitkan kebijakan “one single submission”, maka untuk urusan pertanahan itu kita harapkan juga ada “one single land policy”. Itu sebenarnya sudah ada di UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Sayangnya UUPA ini dalam perjalannya dikebiri dan mandat-mandat nya tidak pernah dipergunakan secara maksimum. Misalnya melalui UU Kehutanan dan sekarang sedang diurus juga RUU Pertanahan yang walaupun katanya sinkron dengan UUPA tetapi secara tidak langsung pasal-pasalnya menegasikan UUPA. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF