BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia
Butuh Konsistensi Kebijakan Perpajakan

Kalo kita bicara usaha untuk menarik lebih banyak investasi, dimana pemerintah Indonesia menawarkan tax holiday dan tax allowance di beberapa sektor "perintis" seperti produksi logam hilir, telekomunikasi, kilang minyak, mesin, pengolahan pertanian, transportasi laut dan industri manufaktur yang beroperasi di zona ekonomi khusus, terlebih dulu harus melihat dari aspek pengusaha atau investor apakah punya benefit atau tidak. Misalnya, perusahaan yang menginvestasikan lebih dari Rp 1 triliun (sekitar 74 juta dolar AS) di sektor perintis dapat mengajukan permohonan tax holiday dimana persyaratan pajak penghasilan mereka dibebaskan selama lima sampai 10 tahun. Biasanya pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 25 persen dari laba bersih perusahaan.

Contoh lainnya adalah pengurangan pajak penghasilan badan lima persen per tahun, sampai enam tahun. Panjang sebenarnya dari tunjangan pajak ini bergantung pada jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan. Sementara itu juga mencakup persyaratan pajak penghasilan yang lebih rendah untuk dividen.

Mengapa tidak ada investor yang mengajukan insentif ini terutama karena tingkat kepastian hukumnya agak rendah, oleh karena itu investor tidak yakin bahwa sebuah janji pemerintah yang dibuat sekarang akan disimpan di masa depan, terutama jika ada pemerintahan baru yang datang setelah atau terjadinya perubahan kekuasaan. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan UU Pertambangan Baru di tahun 2009, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kontrak yang ada di sektor pertambangan dan terutama membuat bisnis pertambangan sulit dan tidak menarik bagi investor asing.

Sebelumnya, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak yang tidak mengungkap seluruh hartanya akan dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Nah sekarang, Kementerian Keuangan akan merevisi PMK 118 tersebut sehingga membuka peluang bagi WP mengungkap dan melapor harta yang belum dideklarasikan.

Adapun pengungkapan harta yang belum dideklarasikan ini akan dikenakan tarif normal sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2017. Yaitu untuk WP Badan sebesar 25 persen, untuk WP orang pribadi (OP) sebesar 30 persen, dan WP tertentu sebesar 12,5 persen. Jika sudah melakukan, maka terbebas dari sanksi 200 persen seperti tercantum dalam Pasal 18 UU Tax Amnesty.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa pertama, di dalam tax amnesty kemarin pesertanya kurang dari 1 juta, padahal seharusnya jauh lebih banyak. Kedua, aset yang dideklarasikan harusnya bisa lebih dari yang kemarin itu, nah dari fakta tax amnesty kemarin kita melihat masih banyak yang seharusnya masuk dalam skema tax amnesty. Pemberian insentif ini juga menjawab kekhawatiran WP, khususnya yang sudah mengikuti program tax amnesty, namun hartanya belum dideklarasikan.

Ini membuka ruang, dengan syarat tadi, ungkapkan sendiri bayar PPh normal tarif PP 36 bukan tarif tax amnesty, dan pengenaan sanksinya ditiadakan. Wajib Pajak/WP peserta tax amnesty maupun bukan, tidak melonggarkan penegakan hukum.

Artinya, jika surat permohonan pemeriksaan diterbitkan maka WP yang kedapatan belum mengungkapkan hartanya tetap kena sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni sanksi administratif hingga 200 persen.

Bicara tentang ketidakberdayaan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan adalah hal sering terjadi dengan ukuran pada minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini. Hal lain juga terlihat bahwa penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir