BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pegiat Desa Perkumpulan Desa Lestari
Butuh Komitmen Politik Yang Transformatif

Selama ini desa tidak pernah diperlakukan sebagai subjek. Negara senantiasa menempatkan desa hanya sebagai objek bahkan bahan dagangan politik. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa 6/2014 tidak dimaknai secara substansial. Implementasinya masih jauh dari harapan. Melalui berbagai aturan turunan yang teknokratis, negara justru mendistorsi hakikat desa.

Rekognisi dan subsidiaritas direduksi menjadi deretan peraturan yang sarat nalar birokratis govermentalistik negara. Atas nama akuntabilitas, misalnya, negara merasa perlu mengeluarkan juklak juknis bagi desa. Padahal, kenyataannya, juklak dan juknis justru membuat desa terkurung dalam proses administratif biroktatis semata.

Dengan tindakan semacam ini, esensi desa sebagai subjek pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam UU Desa tidak dihormati. Semua ini menggambarkan bahwa desa masih dibelenggu oleh determinasi negara.

Terkait Pilpres 2019, jika wacana mengenai desa terus dibelenggu dengan perspekif desa sebagai objek semata, bukan tidak mungkin desa hanya akan menjadi bahan dagangan politik. Hal fundamental yang seharusnya dilihat ketika isu desa dihembuskan terutama pada Pilpres 2019 ialah apakah selama ini desa benar-benar telah dilihat sebagai subjek yang berdaulat?

Apakah selama ini progam pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah telah menjunjung tinggi harkat dan martabat desa sebagai entitas yang memiliki cara-cara lokalnya? Berkenaan dengan itu, apakah prinsip rekognisi dan subsidiaritas desa sudah ditegakkan secara substansial? Dan masih banyak pertanyaan fundamental lainnya.

Yang menjadi persoalan ialah selama ini semua pertanyaan fundamental di atas belum terjawab dengan baik. Apalagi kalau kita berbicara mengenai konteks desa adat yang sarat lokalitasnya. Watak govermentalistik masih terlalu kuat membelenggu desa. Desa masih menjadi objek negara. Apalagi jika watak ini dikawinkan dengan kepentingan-kepentingan politik pragmatis semata oleh mereka yang ingin menjaga status quo.

Karena itu, sekalipun isu desa ini muncul dalam visi dan misi kedua pasangan calon pada Pilpres 2019, selama isu ini tidak ditopang oleh suatu transformasi paradigma dan perilaku politik yang fundamental terutama di level nasional, tetap tidak akan ada perubahan yang berarti bagi desa.

Membangun desa membutuhkan komitmen politik yang transformastif dalam memandang desa sebagai subjek, bukan sekedar konfigurasi huruf-huruf dalam visi misi capres dan cawapres. Jika transformasi ini belum ada secara konkret, maka muncul atau tidaknya isu desa dalam visi dan misi kedua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, tetap tidak ada urgensinya apa-apa, kecuali hanya menjadi objek/komoditas politik elektoralistik saat itu saja.  Kita akan terus-menerus menyaksikan suatu pertunjukkan yang menampilkan sandiwara pembangunan atas nama desa. (arh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)