BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pendidik, Penulis Buku Sastra, Penggiat Kebudayaan
Butuh Energi Besar Untuk Mengajar Di Pelosok

Guru honor yang diangkatnya sampai 2016, akan ditanggung gajinya oleh Pemerintah Provinsi. Akan berlaku mulai Januari 2018. Tapi guru yang diangkatnya 2017, tidak menerima gaji dari Pemerintah Provinsi. Di SMAN 1 Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tempat saya menjadi Kepala Sekolah, ada 14 orang guru honor yang saya angkat. Honornya berdasarkan jam pelajaran dia mengajar, dibayarnya tiap bulan.

Pembayaran guru honor ini merupakan kebijakan Kepala Sekolah di setiap sekolah masing-masing dan setiap daerah pasti berbeda-beda. Selain honor yang dibayarkan tiap bulan, juga mendapatkan bonus. Dana sekolah tiap sekolah juga nggak sama, berbeda-beda.

Guru honor sekarang banyak yang muda-muda, usianya sekitar 25-40 tahun. Ada yang tua usianya 60 tahun, dia mantan Frater mengajar agama Katholik. 14 guru honor itu berkualitas, dengan kualifikasi S1, ada seorang guru yang S2, dia status honorer di kampus dan sekolah , mengajar bahasa Inggris dan vokasional (keterampilan).

Pengangkatan guru honor sejak 2015, sudah masuk semester genap Januari dan sudah dua tahun. Biasanya bila kelas bertambah (banyak murid), sekolah akan mengangkat guru honor. Bayaran guru honor itu otoritas tiap-tiap sekolah. SMA/SMK di Tapanuli Tengah dulu mendapatkan dana BOS dari pusat dan dana BOS dari kabupaten. Itu kebijakan Bupati. Saat itu honor guru dapat dibayarkan dari dana BOS kabupaten. Bahkan uang Komite (SPP) dihapuskan. Berlaku selama 2012-2016.

Tapi sejak ada kebijakan SMA/SMK dibawah naungan Provinsi, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar guru honor. Sejak dana BOS kabupaten dihapus, untuk membayar guru honor setiap bulannya sekolah memberlakukan sumbangan sukarela kepada semua murid. Misalkan, kebutuhan untuk membayar seluruh guru honor Rp9 juta per bulan, angka itu dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Tidak boleh menggunakan istilah uang komite atau pungutan, sudah ada aturannya.

Kebijakan pemerintah soal biaya non personalia (istilah dana BOS) hanya boleh untuk memperbaiki dan merawat bangunan sekolah, ekstrakulikuler, pengayaan pembelajaran dan lainnya. Tidak boleh untuk membayar guru honor.

Tapi menjadi masalah di pelosok dengan keterbatasan guru yang status resmi atau PNS. Pemerintah pusat sebenarnya punya tawaran, bahkan sudah berlaku dan berjalan. Tunjangan 3T (istilah bagi guru yang mau bertugas ke pelosok), gajinya akan dinaikkan 2-3x lipat besarnya, kalau ada guru yang mau. Seperti ditugaskan diperbatasan dan lainnya.

Di Tapanuli Tengah juga ada daerah yang masuk 3T. Saya nggak ingin mencoba. Sudah nggak ada energi lagi, terkuras tenaga. Yang bukan daerah 3T saja, kondisi sekolah-sekolah masih memperihatinkan. (fai) 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF