BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali
Buronan BLBI

Pengembalian uang korupsi BLBI yang dikembalikan oleh Samadikun Hartono yang selama 13 tahun buron adalah adalah salah satu dari sekian pengemplang dana BLBI dengan mengembalikan dana sebesar Rp87 milyar dan dianggap punya niat baik.

Mungkin kalu hanya dilihat dari sudat pandang masyarakat awam bisa jadi Samadikun dianggap pahlawan, tapi tidak demikian dari sudat pandang negara hukum di mana hukum adalah panglima tertinggi tanpa tebang pilih. Yang namanya koruptor ya tetap koruptor apapun dalihnya. Artinya proses penegakan hukum bagi koruptor tetap harus berlaku kalau kita berbicara penegakan hukum yang benar.

Masalah pengembalian dana yang dikorupsi itu soal lain jarena memang harus dikembalikan dan kalau tidak dikembalikan berarti tuntutan hukum akan menjadi lebih berat. Dan kalau dilihat dari pengembalian dana yabg dikembalikan oleh Samadikun sebesar Rp87 milyar tersebut sebenarnya tidak begitu berati ketimbang dana yang diputar selam 13 tahun tersebut. Dan juga perlu diingat nilai uang saat itu sangat jauh nilainya dengan nilai uang yang dikembalikan.

Jadi, pengembalian dana oleh Samadikun tidak bisa menghilangkan proses hukum yang bersangkutan, malahan harusnya penegak hukum menelisik lagi apakah korupsi yang dilakukan hanya pada BLBI saja.  Itu pertanyaanya. Seharusnya dengan mangkirnya Samadikun dalam kasus BLBI dapat memperberat hukumannya karena dianggap melawan hukum yang ada.

Untuk kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)  yang disepakati pihak Polri, Kejaksaan Agung dan pemerintah, yaitu diwakili Kumham  tidak bisa begitu saja digunakan untuk memberikan amnesti  kepada Samadikun Hartono dan pejabat-pejabat lain yang korupsi .Kalau MoU itu acuannya untuk memberikan pengampunan terhadap koruptor berarti pemberantasan korupsi yang menjadi prioristas negara akan jalan di tempat.

Kita bisa bayangkan pencuri kelas teri seperti maling ayam, maling sandal tetap dilakukan proses hukum walaupun sudah mengembalian baran yang dicuri.  Apalah artinya yang diamaling itu tidak seberapa, tapi karena negara berkata negara hukum tetap saja proses hukum berjalan sebagai mana mestinya.
Pertanyaanya apakah ini yang dinamakan negara hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi intinya apapun yang sudah dikembalikan oleh Samadikun Hartono tetap harus diproses hukum. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir