BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota
Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian

Permasalahan mendata pengunjung apartamen itu diserahkan saja kepada pengelolanya. Jadi pengelolanya tahu siapa pemilik, penghuni tetap, siapa yang ngontrak dan siapa yang jam-jaman. Pengelola kan juga memiliki identitas dari mereka semua.

Selanjutnya, kalau ada prostitusi atau apa itu bukan persoalan pantau memantau atau sejenisnya, tapi itu menunjukkan adanya krisis kepedulian. Jika sebelah rumah dari penghuni digunakan sebagai tempat prostitusi, kenapa penghuni hanya diam saja. Kenapa harus polisi yang nangkap, aturannya melaporkan. Itu menunjukkan apartemen-apartemen kita memang dalam kondisi kritis kepedulian.

Jika orang tidak peduli, hal-hal seperti prostitusi dan sebagainya bisa terjadi. Justru dengan perhimpuan penghuni, P3R-nya, harusnya lebih ketat. Menghimbau kepada para penghuni untuk melaporkan jika ada temuan-temuan yang mencurigakan. Kemudian apakah berlaku atau tidak aturan 1x 24 jam, mau pergi ke mana pun, aturan itu ada. Jadi, jika ada orang yang gonta-ganti menggunakan satu unit di situ, seharusnya para penghuni melaporkan.

Namun, kenyataannya sebaliknya. Mengapa para penghuni cuek, karena sudah tidak ada lagi rasa kepedulian. Mereka tidak mau tahu siapa penghuni di sebelah mereka, yang penting mereka menyewa. Bagi mereka, yeng terpenting adalah tidak saling menganggu. Krisis kepedulian semacam inilah yang membuat praktik prostitusi terselubung di apartemen masih terus tumbuh subur.

Menumbuhkan rasa kepedulian saya kira lebih efektif, dari pada membuat aturan. Aturan yang dibuat itu bisa jadi tidak akan efektif, selama orang di sana merasa tidak peduli dengan tetangga. Juga, fungsi kelembagaan di sana hanya diperuntukkan untuk mengurus administrasi bayar membayar, setelah membayar iuran, ya selesai. Dengan membayar, mereka mempercayakan yang mengurus terkait dengan itu adalah satpam.

Nah, terkait kebijakan yang pernah diusulkan Ahok, tidak bisa seperti itu. Ini kan masalah moral, kita tidak bisa serperti itu. Jika diberlakukan kebijakan yang direncanakan Ahok, kita melegalkan semua itu. Orang nanti melegalkan judi dan sebagainya. Kan kita masih ada nilai-nilai agama dan moralitas.

Selain itu, di situ juga ada Perda Ketertiban. Di Perda Ketertiban itu, jika hal-hal seperti judi dan prostitusi dilegalakan, besar kemungkinan ketertiban akan terganggu. Dan itu akan melanggar Perda Ketertiban, bisa juga ditahan. Jika pun ditahan, kebanyakan PSK-nya yang ditahan. Sedangkan pelaku-nya bebas-bebas saja. Artinya itu memojokkan pihak perempuan.

Menurut saya, kalau ada yang seperti itu ya, dulukan memang tidak maksimal. Karena ujungnya hanya eksploitasi manusia. Itu sudah perdagangan manusia. Kalau seperti itu nantinya itu pasti banyak gugatan. Maaf ya, nanti banyak orang yang tergantung narkoba, prostitusi, akhirnya melacurkan diri. Itu dianggap jalan pintas.

Jika mau, tirulah Ibu Risma dalam kasus Dolly Ibu Risma itu lebih berhasil menutup Dolly, kemudian mengarahkan mereka untuk lebih produktif bekerja, serta lebih menghasilkan. Jadi bagaimana pembinaanya saja, juga bagaimana fungsi pimpinan daerah membuka jaraingan untuk memperkerjakan mereka kearah yang lebih positif.

Pokoknya jangan berhenti dengan membuat aturan, harus turun dan pantau kegiatannnya. Sekarang ini, jika sekadar membuat aturan, tidak membawa suatu hal yang efektif. Aturan sudah banyak dibuat, tapi tak efektif dan aturan itu tidak dilaksanakan.

Turunlah ke lapangan, atur skemanya dan tunjuk pejabatnya, dan laporan mingguannya. Jika sekadar melegal-legalkan, itu tidak efektif. Seperti yang saya katakana tadi, eksploitasi manusia. Dampaknya malah kemana-mana. Misalnya di Bandung, ada namanya Saritem, itu sudah ditutup. Dibuatlah mereka lebih produktif. Dari pada mereka seperti itu, lebih baik jadi TKI lebih bagus. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Perlu Membangun Model yang Standar             Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer