BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Bukan Barter Kasus

Semua kemungkinan bisa saja terjadi dan menjadi penyebab peristiwa, tak terkecuali spekulasi sebagian orang dalam melihat penghentian pengusutan kasus Habib Rizieq Shihab yang dikenal dengan SP3. Tentu benar tidaknya spekulasi tersebut masih harus dibuktikan dengan melihat alasan-alasan yang menyertai kebijakannya.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Dalam SP3 kasus Habib Rizieq Shihab, apakah alasan-alasan penghentian penyidikan yang diatur secara limitatif sudah terpenuhi, seperti:

  1. Tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. 
  2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
  3. Alasan demi hukum karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang disebabkan antara lain karena, tersangka meninggal dunia, nebis in idem atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Spekulasi orang akan adanya "barter kasus" terbantahkan selama ada di antara alasan-alasan dari penyidik Polri yang disampaikan karena hal tersebut di atas. Jika alasan itu ada, maka kita harus meyakini bahwa keluarnya SP3 Habib Rizieq Shihab adalah murni kebijakan hukum.

Sebaliknya jika keluarnya SP3 tersebut tidak berdasar pada salah satu alasan di atas, maka kemungkinan dugaan bahwa ada "barter kasus" bisa saja benar.

Rasanya sangat mustahil Polri mau mengorbankan trust masyarakat terhadap dirinya yang semakin besar. Jika hal ini terjadi, maka ini ancaman serius dalam penegakan hukum dan rapuhnya trust masyarakat. Tidak berlebihan untuk memberi penyidik Polri kartu merah sebagai punishment. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung