BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)
Buka Kedubes di Yerusalem, AS Langgar Hukum Internasional

Tindakan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. Selain bahwa pada dasarnya tindakan kelompok Zionis mendirikan sebuah negara di atas tanah air bangsa Palestina adalah aksi ilegal dan sebuah bentuk penjajahan, namun secara de jure, PBB telah memberikan sekitar  50 persen wilayah Palestina kepada Israel melalui Resolusi 181 tahun 1947. Dalam resolusi itu Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah internasional. Namun sejak 1967, Israel melakukan pelanggaran dengan menduduki Yerusalem timur.

Baik Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa status hukum Yerusalem kini adalah wilayah pendudukan. Sesuai Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, semua semua tindakan di Yerusalem yang diambil Israel sebagai kekuatan penjajah adalah batal demi hukum. Artinya, langkah sepihak AS dan Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak memiliki konsekuensi hukum.

Langkah AS ini sama artinya dengan meneguhkan sebuah penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung 70 tahun. Terbukti, tanpa peduli pada reaksi internasional, pada hari yang sama ketika Kedubes AS di Yerusalem diresmikan, Israel secara brutal menembaki para demonstran Palestina. Minimalnya 52 orang tewas dan 1.700 lainnya terluka.

Komunitas internasional, termasuk Indonesia sudah seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Indonesia sejauh ini telah melakukan berbagai langkah diplomatik untuk mengecam dan menghalangi langkah AS ini. Para pemimpin dunia yang lain juga telah menyatakan kecamannya. Namun langkah diplomatik itu jauh dari cukup untuk bisa mempengaruhi perilaku anarki AS dan Israel. Apalagi opini dunia terus disibukkan oleh aksi-aksi teror ISIS di berbagai penjuru dunia, sehingga abai pada kejahatan Israel. Selama dunia masih abai, konflik ini tidak akan menemukan jalan keluarnya. (ade)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!