BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
Birokrasi Perlu Perbaikan Mendasar

Birokrasi di Indonesia memang masih menjadi beban dan sumber permasalahan, ketimbang menjadi pengawal dari fungsi-fungsi utamanya, yakni melayani warga negara dan menjaga kepentingan nasional.

Birokrasi harus disebut sebagai salah satu sumber masalah di Indonesia, karena dua alasan. Pertama, birokrat berkolusi dengan pejabat politik secara kasat mata, dan kedua, birokrat merumitkan regulasi untuk kepentingan oknum birokrat tertentu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, demikian pameo yang menjadi seloroh kalangan birokrat, Kedua hal itu seharusnya tidak terjadi di negara-negara dengan sistem politik demokrasi yang normal dan mapan.

Birokrasi adalah institusi negara yang hadir bersamaan dengan kehadiran negara itu sendiri. Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan negara, baik dalam hal jumlah maupun kompleksitas organisasional yang dimilikinya.

Sejak awal kehadirannya, birokrasi dimaksudkan untuk dua tujuan sekaligus, seperti disebutkan di muka. Yakni: melancarkan pelayanan negara (yang diwakili oleh pemerintah) terhadap warga, dan sekaligus menjaga kepentingan nasional yang terdistribusi pada banyak sektor.

Dalam konteks inilah, kita memahami bahwa birokrasi merupakan institusi negara yang sangat penting. Oleh karena itu, birokrasi harus memiliki birokrat-birokrat yang baik, cakap, paham dengan pekerjaannya. Dan, tentu saja harus digaji secara layak oleh negara agar menjalankan fungsi-fungsi dan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana mestinya.

Memang, beberapa masalah terjadi akibat beberapa alasan. Seperti, birokrasi yang terlalu besar dari kebutuhan seharusnya, Atau, terlalu lamban akibat regulasi yang berlebihan, Bisa juga akibat terlalu terpecah-pecah karena pembagian departementasi yang kurang relevan.

Semakin mapan sistem politik demokrasi sebuah negara, maka birokrasi juga seharusnya semakin mapan dan bersih. Namun apa yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir adalah sebuah anomali. Demokrasi berjalan dengan korupsi yang terus berlangsung.

Indonesia memiliki birokrasi yang bukan hanya tidak menjadi pelayan publik dan penjaga utama kepentingan nasional. Tetapi, justru menjadi penghambat bagi warga negara yang baik (termasuk swasta dan masyarakat sipil), untuk memaksimalkan kontribusi mereka bagi kepentingan nasional.

Rakyat tidak melihat birokrasi atau pemerintah sebagai pelayan dan tempat bertumpu, justru sebaliknya sebagai pemeras dan musuh. Birokrasi menjadi pelayan hanya pada sekelompok orang – pengusaha hitam dan politisi korup – dalam konteks berbagi keuntungan, alias rent seekers.   

Ungkapan ‘birokrasi keranjang sampah’ yang pernah dilontarkan Megawati ketika menjabat presiden, mungkin terdengar ketus dan sangat berterus-terang. Tetapi, memang kondisi semacam itulah yang kita hadapi. Meski telah melahirkan berbagai peraturan dan lembaga untuk menciptakan suatu birokrasi bersih dan melayani, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem politik demokrasi Indonesia belum berhasil melahirkan birokrasi bersih.

Gerakan revolusi mental yang tengah dijalankan pemerintah, seharusnya mengambil birokasi sebagai sasaran utama. Revolusi mental harus menjadi pintu masuk guna menghadirkan birokrasi bersih. Tanpa birokrasi bersih, maka potensi bangsa akan tidak berkembang maksimal. Bahkan daya saing – sesuatu yang menjadi sedemikian perhatian presiden – akan tetap terpuruk, sebaik apapun kebijakan yang dirumuskan pemerintah. (Pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional