BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Berpotensi Jadi Pintu Masuk Produk Impor Berkualitas Rendah

Omnibus Law pada hakikatnya akan menjadikan tatanan kebijakan berjalan tidak lagi terdesentralisasi dengan memberikan kewenangan daerah, tetapi mengikat menjadi kembali pada tatanan kebijakan yang sentralistik. Kebijakan akan terasa mengarah pada top-down dibandingkan bottom-up.

Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan daerah yang akan dicabut. Tidak hanya kewenangan daerah, bahkan beberapa kewenangan setingkat menteri yang digambarkan melalui Peraturan Menteri dan perizinan dengan persetujuan Menteri akan digantikan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut memiliki dua implikasi: Di satu sisi biaya dalam pengambilan kebijakan akan terasa lebih murah dan cepat. Namun di sisi lain, akan terjadi kesewenangan karena tidak ada kontrol lain yang terlibat selain pengambil kebijakan yaitu Presiden.

Lebih-lebih moral hazard bisa saja terjadi jika saja hal ini tidak dibuka ke publik dan akan menjadi preseden buruk jika publik hanya menganggap inisiatif tersebut hanya melenggangkan kepentingan segelintir pengusaha dengan agenda-agendanya.

Kecenderungan yang ada dalam Omnibus Law tentu akan berdampak pada perdagangan. Sektor ini masih menghadapi permasalahan krusial saat ini. Pertama, defisit perdagangan Indonesia yang masih tekor, padahal Indonesia masih belum menjadi negara perdagangan bebas yang terlihat dari degree of openess yang masih rendah.

Kedua, ketergantungan perdagangan Indonesia pada satu negara, yakni China sehingga pergolakan ekonomi-politik China akan berdampak langsung terhadap Indonesia.

Lalu apa dampak yang akan hadir dari Omnibus Law terhadap perdagangan Indonesia, khususnya inisiasi Omnibus Law terhadap UU Perdagangan?

Fokus Omnibus Law adalah penyederhanaan perizinan berusaha, sehingga perlu hati-hati karena kegiatan ekspor dan impor akan berpotensi menjadi lebih longgar. Memang hal ini akan mendorong frekuensi perdagangan, tetapi akan menjadi tidak terkontrol dan perdagangan tidak berkualitas karena beberapa perijinan bisa saja dihapus.

Hal ini perlu diwaspadai karena bisa jadi efek Omnibus Law justru akan meningkatkan defisit perdagangan Indonesia ke depan. Perlu diingat, kinerja perdagangan kita masih belum membaik dalam dua tahun terakhir ini.

Permasalahan berikutnya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China. Jika perang dagang menjadi alasan dan dijadikan sebagai kambing hitam bagi melemahnya perdagangan Indonesia, maka hal tersebut kurang tepat. Perlambatan ekonomi China memiliki dampak yang lebih besar terhadap perdagangan Indonesia dibandingkan perang dagang secara keseluruhan.

Total nilai perdagangan dengan China berkontribusi sebesar 19,7 persen dengan 44 persen ekspor Indonesia berada pada produk pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, impor produk elektronik dan permesinan dari China memiliki kontribusi 50 persen terhadap total impor.

Indonesia perlu melakukan diversifikasi perdagangan lebih lanjut jangan sampai ketergantungan terhadap China menjadi besar. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga kebijakan yang ada bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi China. Ini sudah terjadi dan bisa dinilai sendiri beberapa pemangku kebijakan sudah memberikan karpet merah terhadap perdagangan maupun investasi dari China.

Di saat model kerja sama perdagangan di berbagai dunia mulai mengarah pada restriksi perdagangan karena isu kedaulatan ekonomi, jangan sampai Indonesia malah terlena dengan Omnibus Law dengan memberikan karpet merah terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas.

Restriksi tidak hanya melindungi produk dalam negeri, namun juga melindungi konsumen dalam negeri. Salah satu yang perlu didukung adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai non-tariff measures yang bisa diandalkan. Saat ini masih banyak produk dalam negeri yang belum memenuhi SNI. Alhasil, produk impor leluasa masuk dengan mudah dan langsung head-to-head dengan produk Indonesia.

Permasalahannya, dari segi kualitas, produk impor yang masuk justru memiliki kualitas rendah dan konsumen yang paling dirugikan akibat tidak tersedianya SNI sebagai standar pada produk yang masuk ke Indonesia. Omnibus Law tentu perlu mengakomodir kepentingan konsumen karena hal itu menjadi ruh bagi UU Perdagangan kita saat ini. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF