BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Jurnalis, Dosen
Beri Kesempatan JKW Bekerja

Membicarakan mengenai rapor Presiden Jokowi (JKW) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam kurun waktu tiga (3) tahun memang tidaklah mudah, mengingat prioritas program yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan infrastruktur dan investasi di Indonesia (Nawacita, 2014).

Hampir seluruh warga Indonesia mahfum bahwa selama lebih dari 50 tahun pembangunan dan peningkatan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa. Meski, demikian masih banyak pelosok di Jawa yang belum menikmati kemudahan aliran listrik, jalan sebagai jalur distribusi yang layak dilalui dan kemudahan pangan alias masih banyak musibah kelaparan di seputaran wilayah Pulau Jawa.

Hal inilah yang sepertinya coba diantisipasi oleh kepemimpinan JKW-JK, memudahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses dari dan ke suatu wilayah tertentu. Sebab sangat mustahil untuk mendistribusikan bahan pangan di pelosok dan pegunungan tanpa akses infrastruktur yang memadai.

Berbagai pengamat dan pemerhati serta pelaku ekonomi, punya parameter sendiri untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Saya coba menganalogikan hal ini dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Apakah parameter mampu memberikan makan kepada anggota keluarga (anak, isteri/suami, kakek, nenek, keponakan, dan lain-lain) yang berada pada sebuah rumah dapat dikatakan berhasil?

Bagi para penganut paradigma konvensional, mungkin kondisi ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan. Namun tidak demikian halnya ketika orang sudah mengenal ilmu ekonomi dimana kebutuhan akan pangan saja tidaklah memadai dan harus ditambah dengan sandang serta papan (Hierarchy of Need, Maslow, 1934). Demikian seterusnya, hingga kini suatu rumah tangga dikatakan berhasil bila memiliki alat elektronik, motor, mobil, tabungan, dan mampu berlibur.

Akan halnya pemerintahan JKW-JK, Indonesia sedikitnya terdiri dari 17.000 pulau yang harus di”majukan” memang tidak bisa serentak, tapi ada skala prioritas dan hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang, bukan hanya tiga tahun.

Enam indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah suatu negara pun telah terpenuhi meski tidak maksimal (urbanisasi, pendapatan per kapita, fondasi ekonomi, indeks tabungan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan) dapat dikerjakan dengan baik.

Jadi biarkanlah kepemimpinan saat ini bekerja dengan baik, penilaian jauh lebih baik diberikan sebagai input, bukan untuk mendelegitimasi pemerintah, apalagi impeachment. (jim)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir