BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)
Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan

Anggaran kelurahan bisa diambil dari dana desa, dengan catatan dana desa harus dilakukan penghematan dan selanjutnya sebagian dialihkan untuk dana Kelurahan. Meskipun begitu, ini masih hitungan ideal, karena dalam praktiknya penggunaan dana desa sendiri masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Misalnya soal penggunaan dana desa yang di luar skala prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan yang seharusnya diutamakan swakelola dijalankan oleh pihak ketiga, masalah pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai peraturan, persoalan desa yang belum mengenal mekanisme uang persediaan, sampai belanja di luar yang telah dianggarkan.

Sejumlah kelemahan intern di atas, diperparah dengan pengawasan penggunaan dana desa yang masih lemah. Dari total 74.957 desa,  pendamping desa yang bertugas mengawasi anggaran hanya baru ada 37 ribu personel, hal ini diperparah dengan kualitas dari pendamping desa yang jauh dari harapan. Dampaknya,  penyelewengan dana desa begitu masif. Di tahun 2017 dana desa menempati urutan ke 3 kasus yang paling sering  ditangani penegak hukum.

Pemerintah seharusnya lebih fokus mengevaluasi kelemahan penggunaan dana desa, sehingga penggunaannya benar-benar tepat sasaran serta bisa dilakukan efisiensi dan pada akhirnya bisa disalurkan untuk dana kelurahan. Kalaupun Joko Widodo ingin segera merealisasikan dana kelurahan, perlu diperjelas payung hukum serta mekanisme penggunaannya. Jangan sampai masalah dana desa belum beres, Pemerintah Pusat nambah penyakit, karena terlalu buru-buru ngambil kebijakan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi