BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh
Berantas Stunting Dengan Utang, Mengatasi Masalah Dengan Masalah

Stunting. Agaknya kata ini masih asing di telinga banyak orang di negeri ini. Tidak banyak orang tahu dan paham tentang stunting. Padahal, ini bukan hal baru. Bahkan informasi atau penjelasan tentang stunting banyak di google.

Salah satunya adalah yang dijelaskan dalam info@mca.Indonesia.go.id yang menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Sayangnya, stunting tidak sepopular program imunisasi campak dan rubella. Mengapa? Tentu banyak alasannya. Bisa jadi, stunting tidak dianggap membahayakan atau penting untuk disikapi dengan sigap. Mungkin tidak sedahsyat HIV/AIDS atau Rubella yang mematikan.

Bisa jadi itu aib, karena terkait dengan gizi buruk terjadi di negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya.

Bisa pula, karena takut malu, karena biasanya stunting itu banyak terjadi di negara-negara miskin, tidak punya kekayaan sumber daya alam, dilanda perang berkepanjangan. Tetapi, mengapa di Indonesia memiliki tingkat prevalence stunting yang tinggi?  

Secara nasional sebanyak 37,2 persen atau sekitar 9 juta balita di Indonesia pada 2013 mengalami stunting. Satu dari tiga balita di Indonesia menderita stunting, sementara angkatan usia produktif (usia 15-64 tahun) diprediksi mencapai 68 persen dari total populasi dan angkatan tua (usia 65 ke atas) sekitar 9 persen pada tahun 2030.

Aceh menyumbang prevalensi stunting sebesar 41,5 persen tahun 2013.  Apakah ini karena kontribusi Aceh yang melahirkan generasi stunting akibat konflik panjang hingga 30 tahun? Pasti.

Indonesia pun merupakan negara berkembang yang prevalensi stunting lebih tinggi (37,2 persen) dibandingkan Myanmar (35 persen), Vietnam (23 persen), Malaysia (17 persen), Thailand (16 persen) dan Singapura (4 persen) (UNSD, 2014). (Purwadi, 2013. Memprihatinkan bukan?

Ya, tidak selayaknya anak-anak generasi bangsa ini, di era ini didera stunting. Namun apa daya, malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih. Indonesia masuk dalam lingkaran buruk terkait kasus stunting.

Selayaknya pemerintah malu dan terpacu untuk memberantas stunting. Lalu kini, menyikapi kondisi buruk ini, kita selayaknya pula mendukung pemerintah Indonesia yang menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas  nasional dalam RKP 2018 dan 2019.

Namun, melihat cara pemerintah memberantas stunting dengan meminta pinjaman kepada World Bank senilai US$ 400 juta AS atau sekitar  Rp5,8 trilliun, bukanlah sebuah solusi bijak.

Dikatakan demikian, karena bila untuk memberantas stunting dengan meminjam uang pada Bank Dunia, pemerintah Indonesia kembali terperangkap dalam lililitan utang yang akan menyengsarakan generasi mendatang yang banyak menjadi korban stsunting.

Pengalaman utang pada masa lalu, kiranya sudah cukup dijadikan guru. Sangat sulit kita percaya terhadap para pemimpin bangsa ini saat ini. Tidak ada jaminan bahwa dana sebesar itu akan digunakan dengan benar untuk memberantas stunting.

Kita belum mendapatkan bukti bahwa pemerintah jujur mengelola dana pinjaman tersebut. Hingga kini belum ada bukti. Berutang ke Bank Dunia, memberantas stunting, sama artinya mengatasi masalah dengan masalah. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi