BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti
Bentuk Inkubator Bisnis untuk Pengembangan UMKM (Bagian 1)

Kelemahan mendasar pembinaan UMKM selama ini, pembinaan tidak didasari atas apa yang dibutuhkan oleh UMKM sendiri, serta apa persoalan dan kelemahan UMKM.

Setiap tipe UMKM mempunyai kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Contoh, antara UMKM kuliner dan konveksi, pembinaannya harus disesuaikan karakteristiknya, atau no one size fits all. Perlu disusun model pengembangan usaha dan bisnis untuk UMKM yang mudah dipelajari dan dipahami UMKM, sehingga ketika memulai usaha, mereka sudah punya panduan usaha yang jelas. Baik dari aspek produk, pasar, keuangan, operasional, atau aspek risiko usaha.

Selain itu, diperlukan lembaga seperti Inkubator Bisnis yang dikelola secara professional untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Pola-pola pendampingan UMKM ini yang masih sedikit dilakukan. UMKM langsung terjun sendiri di dunia bisnis yang penuh persaingan, dimana sebagian besar UMKM masih kurang pengalaman dan minim pengetahuan bisnis.

Terkait skema ‘bailout’, bisa saja dilakukan, akan tetapi tidak semua UMKM bisa mendapatkan skema ini. UMKM harus lulus assesment oleh para pakar bisnis dan keuangan. Selanjutnya dihasilkan penilaian bahwa UMKM ini sangat prospektif dan mempunyai valuasi usaha yang bagus di masa datang.

Skema ‘bailout’ juga bisa dipakai oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah, yang memberikan rekomendasi pada suatu produk UMKM yang dibina untuk bisa dipakai oleh lembaga pemerintah atau industri agar bisa bersaing dengan produk (misal, produk impor) yang sudah ada di pasar (keberpihakakan terhadap produk lokal).

Untuk menghasilkan UMKM propektif dan berdampak luas, sebaiknya dana yang dikucurkan jangan dalam jumlah kecil. Namun, pihak perbankan dalam mengucurkan dana mempunyai syarat jaminan usaha, jadi besarnya bantuan pihak bank akan diukur dari besarnya jaminan (aset) usaha yang dimiliki.

Solusinya bisa dengan mengecilkan bunga pinjaman usaha di bawah Rp 500 juta, dan angsuran pembayaran pinjaman dilakukan oleh UMKM setelah 6 bulan dan 1 tahun setelah memulai usaha. Karena jika di bulan kedua masa peminjaman sudah harus mencicil angsuran, UMKM pada periode tersebut belum dapat untung atau di posisi BEP, serta uang yang dipinjam masih digunakan sebagai modal usaha. Jadi dengan memberi kesempatan UMKM untuk berkembang dahulu, baru kemudian mengangsur. Itu lebih membantu untuk bisa mengembangkan usahanya.

Konsep inkubator bisnis diadopsi di Indonesia karena banyak diadopsi negara maju dan  berkembang untuk menumbuhkan wirausaha baru. Inkubator dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan survival rate usaha baru untuk berkembang dan bersaing di dunia bisnis.

Selama ini diketahui banyak usaha baru yang gagal berkembang dan survive  saat memasuki periode awal usaha (2-4 tahun) karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan berbisnis. Untuk menghadapi masalah ini,iInkubator bisnis memberikan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh wirausaha baru dalam dunia bisnis, seperti pemberian pelatihan bisnis dan usaha, pendampingan insentif, mentorship wirausaha, penyediaan ruang usaha, fasilitasi legalisasi produk dan usaha, serta layanan lainnya.

Hal-hal ini yang dibutuhkan oleh usaha baru atau UMKM untuk dapat berkembang. Jadi peran inkubator sangat penting, tidak hanya untuk e-commerce UMKM, tapi juga tipe UMKM lainnya. Masalahnya, jumlah inkubator bisnis yang dikelola secara profesional di Indonesia yang memberikan layanan pada UMKM masih terbatas. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional