BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Benahi Klasifikasi UMKM

Omnibus Law diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap UMKM yang saat ini tentu masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Ketertinggalan ini bisa dilihat dari SME Policy Index yang dikeluarkan OECD.

UMKM merupakan basis dari perekonomian Indonesia hingga saat ini. Perannya bahkan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Ini bisa kita lihat pada krisis finansial Asia 1998/1999.

Namun demikian, UMKM belum menjadi prioritas penting jika Kementerian Koperasi dan UKM masih belum diberikan kewenangan yang lebih besar daripada saat ini dan dianggap sebagai second class atau bahkan third class ministry.
Kementerian Koperasi UKM harus menjadi lembaga strategis yang memang merencanakan strategi pengembangan UMKM lintas sektor. Saat ini kita masih belum melihat apakah Kementerian ini memiliki roadmap pengembangan UMKM yang memang secara detail menjadi arah pengembangan UMKM yang berada di beberapa sektor di bawah kementerian lainnya.

Di ASEAN, Malaysia menjadi salah satu contoh kesuksesan UMKM yang terus besar, naik kelas dan terkoneksi secara global. Kunci yang mereka miliki adalah rencana jangka panjang pengembangan UMKM (SME Masterplan 2012-2020) yang terintegrasi dengan rencana ekonomi jangka panjangnya.

Malaysia menggunakan badan khusus pengembangan UMKM yaitu SME Corporation Malaysia di bawah Kementerian Pengembangan Wirausaha. SME Corp. Malaysia berperan selayaknya pool data bagi (calon) pengusaha yang ingin mengembangkan UMKM pada berbagai sektor yang kemudian akan diberikan arahan, pendampingan, hingga monev progress UMKM dalam perjalanannya.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang berjalan secara parsial sehingga tidak ada kesatuan visi dalam pengembangan UMKM.

Jika ada kesatuan visi, misalnya pengembangan UMKM bagi industri manufaktur, maka hal ini dapat mengarahkan seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya untuk bekerja sama mencapai visi tersebut. Terlebih lagi, sistem monev atas bantuan terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya juga tidak berjalan efektif. Sehingga kita tidak dapat melihat hasil nyata atas progress UMKM yang selama ini ternyata sudah mendapatkan perhatian cukup besar.

Contoh kasus terkait pengembangan UMKM dan BUMDesa yang berhasil dengan diberikan suntikan dana serta pendampingan hingga monev yang baik adalah BUMDesa Tirta Mandiri dalam mengembangkan destinasi wisata air di Desa Ponggok, Klaten berhasil meraup keuntungan hingga Rp14,3 miliar (2017) yang kemudian digunakan untuk memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desanya.

Ke depan, jika segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi akan bermuara dari BKPM, begitu pula seharusnya yang terjadi dalam pengembangan UMKM yang seharusnya berada pada koridor Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini perlu masuk dalam Omnibus Law.

Poin selanjutnya adalah Omnibus Law harus melakukan reklasifikasi UMKM yang sudah usang. Klasifikasi UMKM yang menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 dengan menggunakan dua indikator utama yakni kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan klasifikasi lainnya yaitu IKM melalui Permenperin No 64 Tahun 2016 menggunakan tenaga kerja dan nilai investasi.Klasifikasi UMKM saat ini dinilai usang karena tidak sesuai dengan standar internasional yang diterapkan di beberapa negara.

Baik UMKM dan IKM seharusnya menjadi satu klasifikasi yang sama. Ini menandakan bahwa sebetulnya sejak pembagian klasifikasinya saja kita masih belum beres dan tidak terintegrasi. Seharusnya UMKM didefinisikan dengan menggunakan jumlah pekerja dan aset tetap. Lalu dijabarkan lebih lanjut ke beberapa sektor. Misalnya, klasifikasi sektor manufaktur berbeda dengan sektor jasa dalam segi jumlah pekerja. Sektor manufaktur dengan tenaga kerja besar bisa jadi masih masuk klasifikasi Usaha Kecil, berbeda dengan sektor jasa dengan tenaga kerja yang besar sudah pasti masuk ke klasifikasi Usaha Sedang hingga Besar.

Sebetulnya klasifikasi IKM sudah cukup baik, namun nilai investasi masih memberikan misleading karena yang lebih tepat adalah aset atau modal tetap dalam 1 tahun. Ini bisa dilihat contohnya yang digunakan di beberapa negara ASEAN yang menggunakan aset tetapnya dan jumlah pekerja sebagai basis mengukur skala UMKM.

Mengapa hal ini penting? Tentu karena jika tidak mendefinisikan dengan tepat, maka pemberian insentif menjadi tidak tepat sasaran juga. 

Perusahaan yang seharusnya masih masuk ke dalam Usaha Menengah, justru masuk ke Usaha Besar. Padahal dari segi kemampuan belum mencukupi untuk bergerak lebih cepat dan insentif yang diberikan menjadi berkurang.
Penggunaan batas atas pada usaha menengah, misalnya, juga terlihat terlalu rendah karena usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 10 miliar sudah masuk perusahaan besar (jika IKM batas atas yaitu nilai investasi sebesar Rp 15 miliar). Padahal batas atas untuk menentukan usaha tersebut termasuk UMKM atau tidak berada pada kisaran Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar jika menggunakan perbandingan negara ASEAN lainnya.

Lalu penggunaan lahan yang dimasukan ke dalam perhitungan klasifikasi juga dirasa tidak tepat mengingat lahan yang ada di Indonesia cenderung fluktuatif. Hal ini mengakibatkan nilai aset yang seharusnya kecil terlihat besar. Klasifikasi UMKM harus menghilangkan variabel lahan sebagai nilai aset tetapnya.

Poin terakhir adalah bagaimana kita mendorong UMKM agar dapat masuk ke dalam pasar internasional. Hambatan apa yang melatarbelakangi UMKM tidak masuk pasar internasional?

Menurut OECD setidaknya ada dua hal mendasar sebagai halangan internasionalisasi UMKM: (1) mendapatkan representasi asing di negara tujuan; dan (2) identifikasi peluang di negara tujuan.

Membuka kerja sama dengan UMKM di negara lain tentu dapat menjadi jalan untuk dapat berkolaborasi dan menjual produk di negara lain. Namun, yang termudah adalah membuka investasi di UMKM. Menutup aliran investasi pada UMKM sebetulnya sama saja dengan mengisolasi UMKM itu sendiri.

Dengan masuknya UMKM dari luar dan bermitra dengan UMKM dalam negeri, kapasitas UMKM dalam negeri akan meningkat. Tidak hanya itu, akses terhadap pasar luar juga akan terbuka karena kerja sama antarUMKM lintas negara mulai terjalin.

Tapi, yang perlu kita ingat dan waspadai adalah bagaimana kita melindungi UMKM dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM luar negeri. Serta, kita juga harus terus melindungi SDM yang aktif dalam UMKM agar tidak dibajak oleh para investor atau pengusaha kelas Menengah dan Besar. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan daya saing serta kualitas dan kemampuan keahlian SDM kita yang bergerak di UMKM. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF