BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior
Belajar Agraria dari Negeri China

Berisik soal reformasi agraria belakangan ini mengingatkan saya pada kata-kata bijak dari Arab yang sering disebut sebagai hadis, tapi dibantah oleh sejumlah ahli, yaitu “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Mengapa? Karena  Pemerintah China (RRC) pasca wafatnya Mao Zedong (Januari 1978) telah mengantisipasi masalah tanah tersebut.

Saya bukanlah ahli agraria, tapi  pengalaman sebagai wartawan dan juga mantan Direktur National Development Information Office, sebuah lembaga lobby pemerintah Indonesia non-struktural, sempat membuat sering jalan-jalan ke beberapa negara termasuk beberapa kali ke China pasca Mao. Kebetulan pula, hubungan saya dengan China sudah terjalin semenjak awal 1980an, tatkala hubungan diplomatik RI–RRC masih dibekukan. Bermula dari peranan saya sebagai anggota Komite Organisasi Sidang dan Pameran Pengemasan Asia Pasifik, saya harus mengusahakan agar Delegasi RRC diizinkan masuk ke Indonesia untuk mengikuti acara tersebut. Kepala BAKIN Jenderal Yoga Sugomo yang berwenang atas hal itu mengizinkan asalkan saya bertanggungjawab secara penuh.

Semenjak itu hubungan saya dengan “delegasi-delegasi ” RRC berkelanjutan, termasuk mendampingi utusan RRC yang mempelajari bagaimana Pemerintah Orde Baru menjalankan Trilogi Pembangunan. Mereka banyak mendapat gambaran dari Jenderal Yoga dan Laksamana Sudomo.

Pada dasawarsa 1990an setelah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990, saya berkesempatan beberapa kali mengunjungi China, salah satu di antaranya sebagai tamu yang diundang berkunjung ke mana saja. Tentu saja berbagai kesempatan itu saya pergunakan, sehingga saya sampai ke Xinjiang dan melihat pembangunan pertanian di wilayah Jilin di segitiga perbatasan China–Korea–Rusia.

Satu hal yang sangat menarik perhatian adalah China bagaikan raksasa “awut-awutan” yang sedang menggeliat hendak bangun dari tidur lelapnya. Mereka mencoba menerapkan pengalaman Indonesia di awal Orde Baru dengan Trilogi Pembangunanya, yaitu Stabilitas Nasional, Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan. Untuk mengelola stabilitas maka sistem pemerintahan satu partai yaitu komunis dipertahankan. Untuk mengejar pertumbuhan dibuka investasi modal asing terkendali dengan sistem ekonomi pasar bebas tapi juga terkendali, untuk pemerataan maka jaminan sosial yang meliputi terutama pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan dijamin negara.

Mereka menyadari jumlah penduduk yang sangat besar, sekitar 1,2 miliar, menuntut kendali pemerintahan yang kuat tapi juga sekaligus tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar. Karena itu skala-skala produksi di berbagai bidang ekonomi harus besar pula, khususnya industri pertanian dan peternakan. Ini hanya bisa dicapai jika kepemilikan tanah tetap dikuasai negara dan tidak dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil sebagai hak milik semilyar penduduknya. Apalagi jika kepemilikan itu kelak menjadi harta warisan yang harus dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Berdasarkan kebijakan itu, maka industri pertanian dan peternakan bisa digenjot tumbuh secara pesat, dengan melibatkan rakyat sebagai pengelola satuan-satuan produksi, baik lahan pertanian maupun peternakan.

Kepemilikan tanah oleh pemerintah juga untuk mencegah agar bumi dan segala yang terkandung di dalamnya tetap menjadi aset negara yang tidak boleh dijualbelikan, lebih-lebih kepada asing. Sebaliknya kebijakan ini juga memudahkan para investror asing dalam mencari lahan untuk investasinya, sebab pemerintah telah menyiapkan kawasan-kawasan industri dengan kebijakan satu pintu investasi.

Kebijakan pertanahan yang seperti itu terbukti berhasil membuat perekonomi China tumbuh pesat berskala besar, sehingga harga satuan produksinya pun bisa ditekan rendah untuk bersaing secara global, sekaligus mengendalikan kesenjangan ekonomi di antara penduduknya.

Kini kita bisa menyaksikan, sampai dasawarsa 1980an China yang dalam banyak hal masih ketinggalan jauh dari Indonesia, kini sudah jauh menyalipnya, termasuk kesejahteraan rakyatnya.

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Silakan membandingkan sendiri. Mungkin ada yang nyinyir, apa kita harus ikut jadi negara komunis? Tentu saja tidak, karena komunisme hanyalah sekedar baju dan alat untuk menjaga stablitas keamanan. Pasti banyak pilihan baju yang lain. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF