BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Anggota Bawaslu RI
Bedakan Kampanye dan Sosialisasi Pemerintah

Yang perlu diketahui bahwa sampai sekarang ini, belum ada satu pun pasangan calon presiden yang dalam posisi sudah dipastikan sebagai pasangan calon. Sehingga, kita tidak boleh langsung berpandangan miring pada persoalan ini. Di satu sisi, ada tugas kenegaraan, yakni pertanggungjawaban negara kepada masyarakatnya yang patut disampaikan melalui media manapun; baik televisi, koran, bahkan bioskop sekalipun. Menurut saya, posisi itu adalah legal dan sah, karena sarana apapun bisa dipergunakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Dari perspektif itu, pemerintah tidak bersalah.

Dari perspektif kontestasi pemilu pun hal ini tidak menjadi masalah, karena siapa yang bisa memberikan garansi, baik Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi merupakan orang yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pilpres? Belum ada hal yang mengikat mereka secara keseluruhan sebagai peserta pemilu. Cara mengikatnya adalah melalui kepastian hukumnya, yakni penetapannya sebagai peserta.

Prabowo pun, apabila ingin menyampaikan sesuatu juga tidak masalah. Itu bukan berarti curi start kampanye. Selama belum ditetapkan, konteks saat ini adalah sosialisasi, dan sosialisasi itu sangat penting dilaksanakan oleh kandidat, tanpa harus difasilitasi oleh KPU. Ruang mereka bersosialisasi itu juga harus dibuka kepada masyarakat.

Akan tetapi, sosialisasinya harus dalam pendekatan positif, bukan dengan saling hujat. Silahkan disampaikan bahwa Anda maju dalam pilpres ini. Bukan berarti ketika Anda maju, yang lainnya jelek. Jangan menghujat orang lain. Tetapi sosialisasikan diri Anda secara terbuka dan wajar. Sejauh saya melihat, nampaknya KPU dan Bawaslu harus mampu mengawal sisi sosialisasi ini, agar tidak terkesan bahwa sosialisasi ini adalah program pemerintah. Jadi biarlah mereka bersosialisasi dengn baik. Karena apabila dihalangi, maka potensi partisipasi masyarakat menurun pada pemilu. Dan, sosialisasi ini pun membantu kita untuk mengenal mereka.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa yang terjadi di bioskop itu, bukan Jokowi maupun timnya yang melakukan. Kita harus mampu membedakannya, apalagi sudah diklarifikasi bahwa iklan tersebut merupakan program lembaga Kementerian  tertentu sebagai sarana pertanggungjawaban publik. Kita harus membedakan posisi itu, sehingga tidak menjadi masalah.

Kampanye itu masuk dalam wilayah pencitraan, dan kampanye itu dilaksanakan pada masanya. Pertanyaannya, apakah sekarang masa kampanye? Kan tidak. Karena yang berhak melaksanakan kampanye adalah pasangan calon. Apabila dia belum definitif ditetapkan sebagai pasangan calon, maka itu tidak termasuk aktivitas kampanye. Dia akan dinyatakan berkampanye ketika sudah ditetapkan. Di masa itu, setiap peserta bisa running untuk berkampanye. Mereka belum bisa dikategorikan sebagai kampanye, ataupun pencitraan, karena kampanye itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pasangan calon. Pertanyaan saya, apakah KPU sudah menetapkan pasangan calon itu? Belum kan? Jadi kita perlu sabar untuk menunggunya. 

Lalu ada yang berpendapat, apakah ini pencitraan? Menurut saya, tidak ada unsur pencitraan dalam kasus ini. Iklan di bioskop ini bukan diinisiasi oleh Jokowi maupun tim Jokowi, tetapi iklan ini merupakan inisiatif dari lingkup pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban publik.

Dalam hal ini, Bawaslu sudah termasuk baik dalam bekerja. Penyelenggara pemilu kali ini, baik KPU dan Bawaslu sudah berusaha dengan sangat baik, dengan perspektif yang berintegritas. Jadi, kita perlu positive thinking  juga dengan mereka. Mereka pun lagi bekerja, dan kita perlu menunggu langkah yang akan mereka lakukan kedepannya.

Nah bahwa mereka sekarang belum menyikapi polemik iklan di bioskop itu, bisa saja karena mereka merasa hal ini merupakan wilayah pemerintahan sebagai sarana pertanggungjawaban dalam upaya mendorong berbagai pihak dalam wilayah teritori kewenangannya. Bawaslu juga tidak mungkin menjangkau wilayah itu, sehingga bisa jadi Bawaslu tidak ingin berpolemik terlampau jauh karena berpotensi merusak citra lembaga itu juga. Sehingga menurut saya, Bawaslu sudah berjalan dengan baik. (arh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita