BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)
Bawaslu Terlalu Banyak Mengeluh

Politik uang tidak bisa didekati hanya dari pendekatan pidana pemilu, tetapi juga dapat didekati melalui pelanggaran administrasi dan pidana non pemilu. Justru dalam hal ini, otoritas penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU perlu melakukan terobosan melalui penyusunan regulasi yang komprehensif melalui peraturan KPU dan Bawaslu.

Sebab ranah undang-undang tidak dapat dikomentari oleh Bawaslu maupun KPU. Yang perlu dilakukan adalah menawarkan formula dan konsep utuh kepada pembentuk undang-undang dalam ranah konsultasi dan meraih dukungan/ legitimasi publik.

Pidana pemilu dapat dijadikan pedoman oleh penyelenggara sebagai ultimum remedium. Pidana pemilu seperti dalam pasal 515, 519, 521, 523, telah jelas subyek hukumnya, dan hal itu tinggal diproyeksikan sebagai bagian dari penindakan.

Sementara melalui pasal 93 hingga 111 bagian pencegahan, memberikan mandat penuh kepada Bawaslu untuk menawarkan formula utuh pencegahan politik uang. Termasuk koordinasi dengan KPU agar instrumen PKPU tentang kampanye dan dana kampanye lebih progresif mendukung formula Bawaslu. Hal ini masuk dalam ranah pengaturan dan sanksi administrasi kampanye dan dana kampanye pemilu.

Dilain hal, karena politik uang melalui sisi adanya larangan menerima sumbangan kampanye dari sumber illegal seperti pidana pencucian uang, judi dan narkotika, menuntut otoritas pemilu koordinasi dengan kepolisian dan KPK.

Sehingga peran KPU dan Bawaslu khususnya,  lebih produktif menyusun skema pemberantasan politik uang berlandaskan UU Pemilu. Bukan mengeluh.

Sekalipun Bawaslu menilai penindakan yang didahului oleh ranah pidana dulu, sebelum ke penindakan administrasi merepotkan, seharusnya diikuti saja dulu. Sebab administrasi pemilu sekarang menumpuk di Bawaslu melalui ajudikasi. Justru, data pengawasan bisa dibuka di sidangnya Bawaslu. Hal ini lebih powerfull. Memaksa adanya argumen dan bukti.

Tuntutan untuk dapat menangkap pelaku politik uang yang harus masuk kategori terencana dan sistematis merupakan tantangan. Namun, peran bawaslu sekarang sudah seperti penuntut dalam sidang ajudikasi, asal data pengawasan dilakukan. Ingat, kebaikan undang-undang menjadi spirit dalam mencapai tujuan hukumnya. Jadi, harus lebih cerdas dan giat, tidak malas dan berlindung atas undang-undang yang tidak (mungkin) sempurna. Ini peristiwa politik hukum, hukum, dan lex specialist. Soal pidana pemilu sekali lg letakkan sbg penghukuman keras dan terakhir.

Bawaslu yang kemudian pesimis dan menyerah hanya dengan gerakan moral merupakan bentuk kemalasan berpikir. Gerakan moral ini tidak efektif, sebab pemilu itu peristiwa politik sesaat, bukan sepanjang tahun. (arh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Perlu Membangun Model yang Standar             Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer