BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota DPR RI Komisi VIII
Batal Hukumnya Jika Pemerintah Menjadi Amil Zakat

Rencana pemerintah memungut zakat dengan cara memotong gaji  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim sebesar 2,5 persen setiap bulan, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki pijakan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari ketiga pijakan tersebut, rencana pemotongan gaji ASN untuk zakat sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dimana norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif. Betul hahwa ada regulasi yang mengatur soal zakat, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya. Namun regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat.

Pengaturan soal tata cara penghitungan zakat mal telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Di Pasal 26 ayat (1) (2) disebutkan nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Ukuran zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5 persen. Namun dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan pengaturan soal pemotongan gaji ASN untuk zakat pengasilan.

Zakat mal itu harus dihitung secara akumulatif per tahun yang disebut nisab. Di Pasal 2 huruf (c) PMA Nomor 52 Tahun 2014 juga disebut syarat zakat mal, yakni cukup nisab. Nisab itu dihitung mulai seorang mendapatkan harta (dalam hal ASN itu gaji), dimana pengangkatan seseorang menjadi PNS tidak bersamaan.

Dalam satu tahun seorang muslim punya penghasilan/harta berapa, adakah kewajiban membayar hutang berapa, dan kewajiban lainnya, baru bisa dihitung. Bukan dihitung per bulan, dan menurut Imam Syafii RA nisab itu hitungannya harus sempurna satu tahun.

Sebaiknya pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS muslim, sebab tidak sah hukumnya pemerintah menjadi amil zakat (pengumpul, pengelola dan petugas distribusi zakat). Syarat Amil zakat itu harus kaya, adil, dan bijaksana.

Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan kepada masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Dan pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui revolusi mental ASN agar melayani rakyat, bukan membebani rakyat. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF