BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF
Banyak Persoalan Serius Terkait Pajak dan Di luar Perpajakan

Pemerintah melancarkan strategi untuk mengurangi PPh Badan dari semula 25 persen menjadi 20 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi insentif untuk penggairahkan sektor riil, termasuk investasi. Sebagai catatan kebijakan ini sebenarnya telah digaungkan sejak 2015 lalu namun baru terealisir sekarang mengingat investasi masih menjadi persoalan serius pertumbuhan ekonomi. Tercatat bahwa Triwulan I 2019, pertumbuhan investasi sebesar 5,03 persen atau jauh lebih rendah dari Triwulan I/2018 yang sebesar 7,94 persen.

Pada dasarnya PPh Badan 25 persen tersebut merupakan level moderate mengingat di beberapa negara banyak yang menerapkan PPh Badan hingga 30 persen pada tahun 2019 saat ini. India, Philiphine dan Jepang menerapkan PPh Badan hingga 30 persen, bahkan Amerika Serikat sebesar 27 persen, sementara Indonesia bersama China, Korea dan Myanmar berada pada level 25 persen. Negara-negara lain, seperti Hongkong (16,5 persen), Singapore (17 persen), Swizterland (18 persen), dan Brunei Darussalam (18 persen) dibawah Indonesia. Apabila PPh Badan diturunkan menjadi 20 persen maka tarif PPh Badan tersebut sama dengan Cambodia, Thailand dan Vietnam. Tentu ini mungkin menjadi alasan negara ini bersaing untuk menarik investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara luar.

Meski demikian, kami melihat kebijakan tersebut belum tentu efektif menarik minat investasi mengingat banyak persoalan serius yang terkait perpajakan maupun diluar perpajakan yang justru menjadi problem. Laporan Easy of Doing Business (World Bank, 2019) melaporkan bahwa peringkat “Paying Taxes” kita masih berada pada 112 dari 190 negara, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea yang memiliki peringkat 24 atau peringkat 21, meskipun memiliki PPh Badan yang sama. Ini sangat terkait dengan administrasi perpajakan maupun insentif perpajakan, transparansi, kesederhaaan sistem pemungutan (user friendly) dan lain sebagainya serta konsistensi peraturan. Faktor lain, sangat terkait dengan stabilitas politik, ketenagakerjaan, infrastruktur yang memadai hingga konsistensi fasilitias fiskal pada daerah yang ditetapkan pada sebagai kawasan khusus, kawasan industri maupun kawasan perdagangan bebas.

Ini juga dibuktikan, bahwa belum tentu tarif PPh yang rendah akan dengan sendirinya FDI masuk dengan cepat.  Singapura dengan PPh Badan sebesar 17 persen namun pertumbuhan rata-rata FDI nya dalam periode 2015-2018  hanya 2,6 persen, kemudian Hongkong PPh Badan sebesar 16,5 persen namun pertumbuhannya dalam periode yang sama sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam dengan PPh sebesar 18,5 persen justru pertumbuhan FDI nya bahkan minus -163,48 persen, sementara Indonesia dengan PPh 25 persen sendiri pertumbuhan rata-rata FDI nya mencapai 98 persen (World Investment Report, 2019).  Ini artinya, PPh badan mungkin sebagai langkah awal tetapi itu masih kurang dari apa yang diharapkan dunia usaha saat ini.

Perlu dipikirkan ulang mengenai antisipasi dari dampak terhadap perpajakan, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan mengingat pengurangan tarif PPh Badan 25 persen menjadi 20 persen. Kami memperkirakan pada tahun 2019 perkirakan penerimaan PPh Badan pasal tersebut tanpa penurunan tarif sebesar Rp265,78 triliun rupiah.  Apabila PPh badan diturunkan sebesar 20 persen maka penerimaan PPh akan menjadi sebesar Rp212,63 triliun. Dengan kata lain,  pemerintah akan kehilangan pajak dari PPh Badan sebesar Rp53,16 triliun. Ini dengan catatan bahwa PPh Badan ini dikenakan tanpa memperhitungan insentif fiskal lainnya.  Artinya, pemerintah akan shortfall penerimaan pajak yang sangat besar tiga kali.  Pertama, sebagai akibat asumsi pertumbuhan ekonomi yang meleset dibawah 5,3 persen, dimana kami memperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2019.  Kedua, target penerimaan pajak yang realisasinya diperkirakan hanya sebesar 93 persen. Ketiga, adanya pengurangan PPh badan dengan implikasi pengurangan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp53,16 triliun.

Kalau ini terjadi mau tidak mau, kalau kebijakan penerimaan PPh Badan menjadi sebesar 20 persen diterapkan awal bulan Juli 2019 maka dikhawatirkan akan berdampak defisit akan semakin membesar. Setidaknya perhitungan terbesar akan mencapai minus Rp349,16 triliun atau sebesar 2,12 persen dari PDB. Ini perlu kecermatan dan perlu pembahasan dengan legislatif (DPR) apabila kebijakan PPh Badan memang akan ditetapkan tahun 2019. Bisa saja hal ini tidak akan terjadi apabila terjadi penghematan atau efesiensi belanja pemerintah, namun tanpa perhitungan yang matang maka lagi-lagi banyak program di tahun 2019 tidak akan berjalan sempurna.

Karena itu, sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan perlu disampaikan ke publik konsekuensi keberlanjutan fiskal, termasuk kita akan menambah utang baru apabila ini akan diterapkan pada tahun 2019. Bila tidak mari kita sama-sama kencangkan ikan pinggang, tetapi apakah ini akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi semakin baik dalam jangka pendek? Saya melihat akan terjadi penurunan pada sumbangan investasi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi apabila kebijakan ini dilakukan dalam waktu dekat tanpa dilakukan persiapan matang. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun justru akan membuat kondisi tidak lebih baik dalam jangka pendek.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF