BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN
Banyak Perarturan yang Membelenggu Perempuan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan bisa dikatakan merupakan induk patriarki di peraturan perundang-undangan kita. Ia melanggengkan perkawinan anak, menghalalkan praktik poligini, mengharamkan cinta beda agama, memberangus hak kelompok agama atau kepercayaan minoritas untuk menikah. Selain itu, KUHP juga masih bias gender. Belum lagi peraturan di tingkat daerah.

Aturan-aturan yang membelenggu perempuan Indonesia terus diupayakan untuk direvisi. Saat ini ada agenda pembahasan beberapa rancangan undang-undang maupun prakarsa memperbarui undang-undang. Ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU KUHP, RUU PRT, RUU Pemilu, dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan oleh gerakan perempuan maupun serikat pekerja adalah mengawal dan terlibat langsung dalam setiap pembahasan. Juga penting memberikan sikap, baik persetujuan atau dukungan maupun penolakan atas RUU tersebut.

Sejumlah lembaga dan organisasi yang konsen pada isu keadilan gender, dan hak asasi manusia secara umum, juga melakukan pelbagai langkah guna mendorong aparat hukum agar mampu menjamin perlindungan terhadap perempuan.

Inisiatif untuk menghormati hak perempuan di Indonesia akan terus jadi isu penting ke depan. Ia juga menjadi pokok pembicaraan di arena publik ketika kelompok masyarakat lain menggugat pemajuan hak-hak perempuan, dan mendorong diskriminasi lebih ketat terhadap perempuan. Pertarungan ini merepresentasikan pula gambaran gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah era Orde Baru antara kalangan liberal dan konservatif.

Kesepakatan bilateral dan multilateral yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain akan berjalan efektif dengan memaksimalkan perlindungan terhadap perkerja migran Indonesia. Desentralisasi perlindungan buruh migran menjadi salah satu isu utama yang diregulasi ulang oleh UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dengan desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah buruh migran.

Untuk itu UU tersebut mesti disambut dengan sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan. Sehingga cerita lama yang horor dari mereka yang selalu disebut sebagai pahlawan devisa bisa segera digeser dengan episode baru yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Selama ini Pemerintah Daerah tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam mekanisme perlindungan buruh migran. Sekarang hal itu tidak boleh terjadi. Karena dalam UU perlindungan yang baru, Pemda dituntut berperan secara aktif untuk melindungi buruh migran.

Pemerintah Indonesia memiliki waktu maksimal dua tahun ke depan pasca UU disahkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan daerah dapat menjalankan tanggungjawabnya, termasuk peran masyarakat sipil yang diatur dalam UU perlindungan pekerja migran. Karena tidak mustahil perbaikan regulasi migrasi yang telah dimulai dengan revisi UU perlindungan ini hanya terjadi di atas kertas. 

Untuk terjadinya perubahan yang nyata perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh. Pun peraturan turunannya harus dipastikan selaras dan harmonis dengan UU perlindungan pekerja migran yang baru yang telah mengadopsi sebagian besar konvensi internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu