BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan

Memang insentif fiskal sudah diberikan beberapa kali oleh pemerintahan periode ini. Mulai dari tax holiday, tax allowance, termasuk juga ketentuan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi yang sudah cukup banyak diberikan. Tetapi faktanya adalah, investasi khususnya investasi asing justru menurun. Pada 2018, investasi bukan hanya terjadi perlambatan tetapi penurunan. Pertumbuhannya sudah negatif.

Kalau kita lihat dari relokasi investasi yang dilakukan oleh negara-negara seperti China, Jepang dan Korea, mereka malah lebih memilih berinvestasi ke negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Indonesia malah tidak menjadi pilihan.

Artinya, persoalan perpajakan tidak sepenuhnya menjadi faktor utama di dalam pilihan melakukan investasi oleh asing, tetapi banyak faktor lain. Memang, tuntutan untuk kita terus memberikan insentif pajak terus disuarakan oleh banyak pihak. Terutama untuk PPh Badan kita memang termasuk yang paling tinggi. Tetapi dari sisi tax allowance dan tax holiday, sebenarnya insentif yang sudah pernah kita berikan itu jauh lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga.

Artinya lagi, kalau kita melihat kondisi belakangan, bisa saja kita mempertanyakan efektivitas dari pemberian insentif fiskal yang direncanakan ke depan ini.

Seharusnya, pemerintah lebih melihat ke faktor lain di luar pajak. Atau, kalau hanya sekadar memberi insentif fiskal dalam bentuk pajak misalnya, tanpa adanya perubahan di faktor lain, maka kita tidak sepenuhnya bisa berharap bahwasanya kebijakan ini akan secara signifikan memacu pertumbuhan investasi kita khususnya FDI. Karena ternyata faktor-faktor lain justru lebih dominan.

Faktor-faktor klasik seperti persoalan perzinan walaupun sudah ada OSS (Online
Single Submission
) dan paket deregulasi, tapi kenyatannya kebijakan seperti OSS justru masih menjadi “hambatan”. Karena rupanya banyak hal di dalam OSS yang karena dilakukan secara sangat cepat, padahal sistem itu mengintegrasikan perizinan dari berbagai lembaga pusat dan daerah dan sebagainya, sehingga persiapannya sepertinya tidak cukup siap. Baik dari sisi peraturan perundangannya maupun secara teknis operasional. Karena hal itu mengubah dari offline menjadi online dan itu tidak mudah.

Dari diskusi kami dengan para pelaku di lapangan yang melakukan proses perizinan, banyak sekali hambatan-hambatan atau kelemahan OSS yang seharusnya sudah menjadi bahan untuk perbaikan ke depan.

Faktor lain yang lebih krusial adalah masalah inkonsistensi kebijakan. Contoh, pemerintah menawarkan pembangunan fasilitas-fasilitas di berbagai kawasan industri yang sedang dibangun. Ketika investor sudah masuk, ternyata pemerintah tidak cepat memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Hal itu bagi dunia usaha sangat merugikan. Menimbulkan kekecewaan yang berdampak pada minat investasi. Kita semua dianggap tidak konsisten dengan kebijakan yang sudah diambil.

Contoh lain adalah masalah pembangunan smelter. Awalnya pembangunan smelter karena tidak diizinkan ekspor bahan mentah sebelum membangun smelter. Lalu kemudian tiba-tiba ada ketentuan baru yang membolehkan ekspor. Bagi investor yang sudah mengeluarkan biaya teramat mahal bagi pembangunan smelter, tentu itu sangat mengecewakan. Sementara mereka yang tidak membangun smelter tiba-tiba diperbolehkan mengekspor.

Kondisi seperti itu tentu amat tidak baik dimata investor. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Termasuk yang berbuah pada batalnya pembangunan pabrik Samsung di Indonesia. Hal itu karena inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Jadi masalahnya adalah pada pertama, inkonsistensi kebijakan. Kedua, tidak terkoordinasinya dengan baik pusat dan daerah. Ketiga, persoalan pembebasan lahan yang sangat sulit. Keempat, persoalan perburuhan dan pengupahan. Kelima, masalah bahan baku. Jadi ternyata kompleks sekali masalah dan hambatannya.

Masalah fiskal atau perpajakan itu hanyalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor. Kalau pemerintah hanya fokus pada pemberian insentif fiskal atau pajak, tanpa adanya pembenahan sektor lain yang juga krusial, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan lompatan investasi dari luar.

faktor SDM kita juga menjadi salah satu faktor kelemahan. Masalah mutu tenaga terampil, perburuhan, pengupahan adalah masalah yang juga harus diselesaikan.(pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

14 November, Hari Diabetes Sedunia

0 OPINI | 14 November 2019

Mie Instan Plus Krupuk, Picu Obesitas

0 OPINI | 15 November 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas