BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan

Masalah paling mendasar adalah sikap Badan Pusat Statistik yang bermain dalam penetapan indikator yang digeser ke bawah. Standard kemiskinan diukur dengan derajat tingkat pendapatan yang lebih rendah. Padahal Indonesia anggota G-20 dimana standard kemiskinannya harus mengikut standar anggota grup  tersebut seperti China, Turki, India, Arab Saudi dan lain-lain.

Indikator kemiskinan di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia, masuk kategori negara paling miskin, yang menggunakan patokan 1 dolar AS keseimbangan kemampuan belanja (power purchasing party/PPP) di tingkat 5.200, jauh di bawah AS yang menggunakan patokan 22.000.

Dengan menggunakan PPP kelompok negara paling melarat, indaktor kemiskinan terdorong ke bawah sehingga ketika dibandingkan dengan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan jadi mengecil, jumlah rakyat yang melewati garis kemiskinan jadi semakin banyak. Ini tidak benar, masuk  kelompok G-20 tapi standard kemiskinanya di kelompok negara paling melarat.

Secara substansial kemiskinan tidak bergeser, malah bertambah. Secara kuantitatif kemiskinan berkurang, padahal yang dikurangi adalah indikatornya.

Di luar masalah penetapan indikator kemiskinan, program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan benar. Dana bantuan sosial yang mencapai ratusan triliun jika dibagi rata dengan jumlah penduduk miskin  maka sudah tidak lagi orang miskin. Bantuan uang yang didapat jumlahnya sudah melebihi garis kemiskinan.

Bantuan sosial yang mencapai ratusan triliun hanya dapat mengentaskan sekitar 500.000 rakyat miskin. Hal ini sangat memperihatinkan. Program tersebut tidak tepat sasaran, cenderung digunakan untuk kepentingan politik, digunakan oleh tim sukses gubernur atau anggota DPR.

Di luar bantuan sosial ada dana CSR BUMN yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun. Dari sisi dana,  pembiayaan pengentasan  kemiskinan sudah sangat banyak tinggal mengefektifkan yang sudah ada. Namun pertanyaannya, apakah bisa melepaskan bansos dari kepentingan politik anggota DPR dan pemerintah, kepentingan suksesi, kepentingan tim sukses, dan lain-lain. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir