BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Pada Alpha Research Database, Indonesia & Penulis Buku Freeport : Bisnis Orang Kuat VS Kedaulatan Negara
Bangsa Parasit

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, tetapi bangsa ini belum berdaulat secara ekonomi. Eksistensi bangsa bak pohon parasit yang tak memiliki pijakan konstitusi. Bangsa kaya sumber daya alam, tetapi rakyat masih miskin.

Pembangunan antara Jawa dan luar Jawa timpang. Dana pembangunan infrastruktur dikorupsi oleh pejabat publik pusat-daerah. Ini menunjukan kegagalan pemimpin republik mengurus dapur domestik; reformasi birokrasi dan reformasi hukum. Mafia pajak dan mafia hukum berkongsi, sehingga pajak tak bisa diandalkan membangun kemandirian bangsa. Risikonya, negara harus bersandar pada utang untuk membiayai pembangunan.

Total utang Pemerintah per kuartal II-2019 sebesar 391,8 miliar dolar AS atau Rp5.681 triliun (Asumsi Kurs 1 dolar AS = Rp14.500). Jumlah tersebut naik 10,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY). Utang menjadi berkah, jika dimanfaatkan untuk pembangunan.

Namun, celaka jika utang tak digunakan dengan baik, karena negara bisa bangkrut (government failure). Membengkaknya belanja birokrasi. Korupsi anggaran oleh DPR dan pemerintah untuk kepentingan politik adalah lonceng maut menuju kebangkrutan negara. Karena pemerintah menyisihkan sedikit porsi  belanja modal, sehingga utang lebih besar dari pendapatan. Padahal, utang harus membayar kembali pokok dan bunganya.

Lembaga-lembaga peminjam biasanya memonitor kebijakan makroekonomi sebuah negara sebelum memberi pinjaman. Kebijakan makro ekonomi harus investor friendly, yaitu, menjalankan liberalisasi ekonomi sebagai agenda pokok tata ekonomi fundamentalisme pasar.

Mazhab ekonomi ini muncul untuk merespons paradigma ekonomi Keynesian yang memberi porsi besar bagi pemerintah mengintervensi pasar, melalui instrumen fiskal dan moneter. Fundamentalisme pasar dipelopori Milton Friedman, yang mengambil alih konsep ekonomi neoklasik tentang "pasar bebas" Adam Smith. Pengikut Friedman bertebaran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka percaya, investasi asing dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Risikonya, amanat konstitusi UUD’45 tentang kedaulatan ekonomi direnggut. Indonesia berlayar tanpa kendali pemerintah, tetapi dikendalikan pihak asing. Cermati dominasi modal asing di sektor pertambangan; migas mengontrol 70 persen, pertambangan batubara, bauksit, nikel dan timah mengontrol 75 persen dan tembaga dan emas 85 persen. Itu artinya, mati-hidup jutaan rakyat Indonesia tergantung pada budi baik pihak asing.

Naik-turunnya lifting migas bergantung pada pihak asing yang  mengontrol sektor hulu migas. Maju mundurnya hilirisasi pertambangan tergantung pada kesediaan Freeport, Newmont, memasok bahan baku.

Pernyataan Kepala BKPM, Mahendra Siregar soal modal asing untuk mendorong nilai tambah tak sepenuhnya benar.(Baca, Kompas, 12/11/2013). Freeport dan Newmont enggan membangun smelter dengan tameng tak ekonomis. Dua perusahaan ini hanya ingin membangun smelter melalui pihak ketiga. Modal asing tak bisa memberi nilai tambah bagi pembangunan.

Model pertumbuhan dengan acuan Amerika Serikat (AS), sebagai standar adalah ilusi. AS misalnya, mengkonsumsi 25 persen minyak bumi dunia. Jika setengah dari 1 miliar penduduk Cina bergaya hidup seperti AS, maka minyak bumi akan habis dalam sekejab. Model ekonomi pertumbuhan mengandaikan SDA tak terbatas, yang dikuras sampai tuntas dan mendorong penghancuran lingkungan tanpa mengenal keberlanjutan (sustainability).

Modal asing  berinvestasi di Indonesia karena di negara asalnya tak diijinkan merusak lingkungan. Perjuangan menjaga lingkungan adalah keperihatinan warga dunia. Sementara di Indonesia mereka mudah membayar pejabat negara agar menambang di hutan lindung dan keran ekspor dibuka lebar dengan dalih menjaga neraca perdagangan.

Lonjakan ekspor tambang tak terbendung. Tahun 2012 misalnya, ekspor nikel dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 41 juta ton, pasir besi 10,5 juta ton, tembaga  8.000 ton dan bauksit 30 juta ton. Risikonya, cadangan mineral tergerus; nikel tersisa 1,028 miliar ton, tembaga 3.044 miliar ton, biji besi 173.810 juta ton, bauksit 302,316 juta ton. (Baca; Badan Geologi, 2012).

Modal asing sebenarnya diperlukan agar menumbuhkan etos pasar. Namun, pemerintah tak bisa mengharapkan budi baik modal asing yang memiliki karakter; mencari untung, merusak demokrasi dan konstitusi UUD’45. Masuknya modal asing harus disertai kapasitas negara sebagai pemintai (survillence). Persoalannya, pemerintah rapuh berhadapan dengan modal asing. Aparat keamanan dan aparat negara sampai petugas bea-cukai telah berkongsi dengan korporasi tambang dalam penjualan mineral ilegal.

Risikonya, semua kebijakan publik bersifat top-up (kelas elit), bukan mengalir ke bawah (rakyat). Investasi asing menjadi pengejawantahan liberalisme ekonomi. Sebuah kenyataan yang sulit dibayangkan bagaimana pemerintah menganut sistem ekonomi liberal ditengah masalah kemiskinan dan pengangguran yang menggunung. Sangat sulit juga dibayangkan bagaimana pemerintah membiarkan rakyat menjadi buruh tambang dengan upah tak wajar.

Indonesia dalam darurat konstitusi. Kita butuh pemimpin berdaulat mengembalikan kedaulatan ekonomi ke pangkuan konstitusi UUD 1945. Pemimpin berdaulat memiliki nyali berenegosiasi seputar nasib rakyat berhadapan dengan raksasa korporasi. Ia harus memiliki visi tentang masa depan republik; bijak menggunakan kekayaan alam, fokus amankan energi, penataan teknologi pertanian, air minum dan keseimbangan lingkungan.

Indonesia harus menuju industrialisasi, berhenti sebagai bangsa parasit yang menggantungkan industrinya pada pasokan bahan baku dari luar. Dengan nikel dan biji besi melimpah saatnya pabrik stenless stell kelas dunia dibangun agar industri otomotif tidak mengimpor bahan baku. Pembangunan pabrik ambisius itu dirintis perusahaan BUMN dan pendanaannya ditopang bank-bank BUMN. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998