BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
Bahaya THR dan Gaji 13 Dari Alokasi APBD

Pergeseran alokasi anggaran di APBD yang mengikuti Surat Edaran Kemendagri No.309/3887/SJ akan mengganggu proses pembangunan di daerah, karena akan ada alokasi APBD lain yang kemudian di korbankan.

Dalam Surat Edaran Kemendagri, THR dan gaji ke-13 bisa menggeser alokasi anggaran tak terduga, tapi kemendagri perlu mengingat bahwa saat ini tahun anggaran masih berada pada pertengahan jalan, pemerintah daerah masih membutuhkan dana besar untuk terus menjalankan program dan kinerja mereka.

Apa yang akan terjadi ketika alokasi APBD tak terduga dibutuhkan untuk pembangunan dan kebutuhan daerah, akan tetapi anggaran tersebut sudah tidak ada karena digunakan untuk THR dan gaji ke-13. Dalam konteks ini, surat Kemendagri akan membahayakan anggaran daerah. Artinya, kinerja pemerintah akan menjadi negatif, dan berimbas pada kerugian daerah dan dapat menghasilkan hutang di priode mendatang.

Disisi lain, surat edaran tersebut, Mendagri seperti memerintahkan kepala daerah untuk berhutang seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka, kemendagri mestinya memahami pola kerja APBD yang sudah ada seharusnya dilaksanakan seperti apa yang sudah direncanakan sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun anggaran yang berjalan. Kemendagri tidak boleh mengganggu anggaran daerah tersebut, karena akan berdampak sistemik.

Kemendagri tidak layak apabila kemudian mengeluarkan surat edaran tersebut sebagai bentuk melempar kesalahan kebijakan pemerintah yang sudah kadung memberikan THR dan gaji ke-13 di lingkungan pusat, kemudian meminta daerah untuk melakukan hal yang sama, tapi kemendagri menabrak aturan yang sudah ada, mengingat APBD yang sah tertuang dalam peraturan daerah yang berlaku.(cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan