BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
BUMN Harus Berpihak Kepada Amanat Kemerdekaan (Bagian-1)

Dengan kondisi menanggung utang demikian besar, BUMN dipastikan tidak akan bisa menjalankan perannya sesuai amanah Undang-undang untuk membantu perekonomian nasional, apalagi dalam upaya membantu peningkatan ekonomi rakyat.

Masalah terbesar sebetulnya ada di UU BUMN itu sendiri. UU BUMN kita yang lahir di era reformasi memang mengharuskan BUMN untuk mengejar keuntungan. Karena orientasi mengejar profit, maka prinsipnya menjadi bergeser dari perusahaan yang seharusnya membantu peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri lingkupnya luas.

Sebagai contoh, dulu jaman orde baru ada Pertamina sebagai BUMN paling besar. Pertamina dulu menjadi sumber pembiayaan penting untuk pembangunan daerah-daerah tertinggal melalui Inpres dan sebagainya. Dengan dana Pertamina dapat dibangun airport, pelabuhan, jalan-jalan, kota-kota baru di berbagai daerah, dan sebagainya yang itu banyak sekali ditopang oleh keuntungan Pertamina dari bisnis migas.

Sekarang hal itu tidak mungkin bisa dilakukan lagi karena bisa ditangkap dan dituduh korupsi. Jadi itu satu hal yang sudah bergeser jauh.

BUMN sekarang tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang di luar bidang tugasnya misalnya sektor keuangan mau membangun jalan misalnya, itu sudah tidak diizinkan dan bisa ditangkap. Ada yang bisa tapi dengan menggunakan dana CSR. Tapi CSR hanya hal kecil saja dan bukan merupakan bagian dari pembangunan. Itu hanya untuk mengatasi dampak eksternal dari sebuah aktivitas bisnis. Jika ada pembangunan perusahaan atau pabrik lalu di sekitar pabrik ada kemiskinan lalu dicoba dibantu dengan dana CSR.

Jadi itu yang pertama, perubahan atau pergeseran dari paradigma BUMN akibat dari perubahan regulasi. BUMN sekarang bisa disimpulkan sudah menjadi ujung tombak dari neoliberalisme atau pelaksanaan dari kapitalisme pasar bebas di Indonesia.

Peran pemerintah sekarang di BUMN hanya sebatas sebagai pemegang saham yang kemudian menerima deviden. Pemerintah hanya mengambil kebijakan berkaitan dengan bisnis BUMN (neraca keuangan, laporan rugi/laba). Bukan berkaitan dengan hajat hidupnya orang banyak. Kalau keluar dari yang kaitannya dengan neraca dan laporan rugi/laba, maka menteri dan direktur BUMN bisa ditangkap apabila karena dianggap sudah keluar dari hukum-hukum ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme.

Kedua, masalah di BUMN kita, belakangan mereka jadi rajin menerbitkan obligasi/surat utang. Itu luar biasa besar. Dari Rp5.000 triliun utang BUMN separuhnya itu adalah surat utang yang diambil dari pasar komersial dengan kewajiban membayar bunga. Semengara kita tahu BUMN-BUMN di Indonesia tidak cukup produktif dibandingkan perusahaan asing. Jadi keuntungan memang ada, tapi ala kadarnya. Karena BUMN itu bekerja konon tidak semaksimal perusahaan asing dalam orientasi bisnisnya.

Infrastruktur itu untungnya tidak seberapa tapi memeras daya beli rakyat. Tidak seperti perusahaan-perusahaan asing yang bagai vacuum cleaner menyedot hasil tambang timah, nikel, batubara, sawit dan seterusnya yang keuntungannya besar sekali. Sedangkan BUMN kita dari sisi good corporate governance nya sebagai perusahaan juga rendah. Jadi wajar keuntungannya cuma begitu-begitu saja.

Sementara di sisi lain BUMN harus membayar bunga utang obligasi. Hitung saja misalnya utang Rp2.000 triliun obligasi dengan bunga 5 persen, maka sudah Rp100 triliun harus membayar bunga setiap tahun, dengan net income atau produktivitas nya yang tidak seberapa. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang