BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
BUMN Harus Berpihak Kembali Kepada Amanat Kemerdekaan (Bagian-2)

Jadi kalau dibuat perbandingan antara yang bisa dihasilkan BUMN dengan bunga utang itu masih lama dan makin besar proporsinya untuk segala hal yang berkaitan dengan kegiatan operasinya. Belum lagi kewajiban dari Rp5.000 triliun utang itu untuk memenuhi kewajiban kepada dana pihak ke 3 (DPK) bagi BUMN perbankan. Sementara sekarang bank-bank sedang berlomba untuk menaikkan bunga, karena pemerintah juga menaikkan sukubunga SUN sampai di atas 10 persen.

Perbankan jadi tidak mungkin bisa bertahan dengan sukubunga deposito sekarang 7 atau 8 persen. Karena bunga SUN sudah di atas 8 persen. Perbankan pasti akan menaikkan bunga deposito. Misalnya bunga di atas 8 persen maka jika Rp3.000 triliun DPK maka nilai kewajiban interestnya akan berkisar Rp240 triliun setiap tahun. Belum lagi kewajiban membayar deviden kepada pemegang saham.

Pada sisi lain bank-bank akan berhadapan dengan FinTech dan alat pembayaran elektronik milik asing. Kesimpulannya, ke depan BUMN perbankan bisa “berdarah-darah”. Apalagi bank-bank seperti Mandiri, BNI dan BRI mengambil juga global bond. Bahkan kesepakatan utangnya G to G kepada bank Negara China sebesar 3 miliar dolar AS (China Development Bank). Infonya untuk membangun infrastruktur, sayangnya tidak jelas bagaimana bentuknya. Sementara utang itu terus berbunga dan sebagian dialokasikan kepada grup-grup bisnis di sekitar kekuasaan. 

Bank-bank juga mengambil global bond di Singapura seperti yang dilakukan oleh BTN kepada Singapore Bank dengan bunga 4-5 persen lalu membungakan ke rakyat dengan 13-14 persen.

Dengan demikian BUMN perbankan sekarang sudah masuk dalam perlombaan tarif sukubunga dan masuk dalam skema “rentenir” internasional dengan pengambilan global bond asing. Rakyat sendiri yang akhirnya menjadi objek penghisapan. Apalagi kalau skema sukubunga yang sampai 2 kali lipat kepada rakyat, maka itu menurut saya sudah masuk kategori kejahatan.

Ketiga, masalah corruption di BUMN. Sampai saat ini belum ada langkah-langkah nyata untuk memastikan BUMN kita bebas korupsi. Dalam berbagai kasus seperti megaproyek infrastruktur itu tidak ada yang follow up. Juga masalah 35 ribu megawatt listrik yang konon sejak awal sudah bermasalah berat. Lalu masalah belanja-belanja BUMN untuk proyek-proyek. Walaupun kita tahu bahwa proyek-proyek itu tidak pernah jelas studi kelayakannya yang bagi rakyat informasi itu sangat tertutup. Tapi sejauh ini yang kita lihat siginifikasinya terhadap skala perekonomian nasional tidak cukup memadai.

Korupsi di BUMN terjadi karena BUMN sepertinya menjadi tempat para penguasa dan pengambil kebijakan untuk mencari “segudang” nasi.

Contoh dalam kasus batubara, pemerintah mengeluarkan kebijakan HBA (harga batubara acuan). Dalam HBA itu PLN membeli listrik swasta, sementara yang punya pembangkit listrik orang-orang berkuasa. Harga barubara di Indonesia misalnya HBA nya ditetapkan di atas 100 dolar AS, sedang harga batubara di Indonesia tidak mungkin 100 dolar AS. Paling tinggi 40-50 dolar AS. Maka bayangkan saja kalau semua listrik swasta dibeli dengan dasar penentuan tarif 100 dolar AS.

Betapa untungnya perusahaan-perusahaan listrik swasta. Sampai-sampai harga listrik untuk rakyat di Indonesia menjadi lebih tinggi dari harga listrik di China dan India, serta menyamai harga listrik per kwh di Amerika Serikat. Terutama untuk listrik komersial yang menggunakan token. Sudah kena pajak, juga kena harga tarif listrik komersial di atas rata-rata tarif listrik di AS, India dan China. Kalau dengan India jauh sekali.

Tariff PLN itu ditentukan oleh 3 hal, satu oleh harga energi primer, kedua nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ketiga inflasi. Ketiga-tiga nya pasti naik. Ditambah, penentuan harga berdasarkan harga energi primer yang ditetapkan oleh pemerintah sementara PLN membeli listrik dari swasta. Maka hal itu memungkinkan misalnya kalau pemerintah ada main dengan swasta. Kalau ketetapan HBA tinggi maka swasta akan untung besar berkat jasa pemerintah. Itu yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita.

Maka BUMN ke depan sebaiknya harus kembali kepada semangat pengelolaan BUMN di era paska kemerdekaan. Dengan berbagai macam prasyarat misalnya tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tapi menjadi alat Negara. Harus menjadi aset Negara dan bukan aset kekuasaan. Bukannya pula mengabdi pada Menteri BUMN tapi mengabdi kepada Negara. (pso)

 

 

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang