BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
BUMN Agen Strategis Pemerintah

Peristiwa pergantian Dirut Pertamina yang baru saja berlangsung menunjukkan ketiadaan pengawasan dan dukungan sinergis di pemerintahan terhadap peran dan fungsi strategis BUMN. Juga, kalau kita baca kembali dan bandingkan dengan pergantian Dirut Pertamina sebelumnya, absensi sinergitas tersebut nyata. BUMN tampaknya menjadi urusan tunggal Kementerian BUMN, dan ini tidak selalu bermakna positif.

Tengoklah tentang Pertamina. Di antara beberapa visi dan janji kampanyenya, yang paling diingat publik adalah janji presiden menjadikan Pertamina lebih baik ketimbang Petronas (merujuk BUMN migas Malaysia yang dulu dibentuk belajar dari Pertamina pada struktur awal, yang sekarang menjadi satu dari sedikit perusahaan migas terkemuka di dunia, menjadi jauh lebih baik dibandingkan Pertamina).

Karenanya, presiden memilih sendiri secara cermat nama-nama Direktur Pertamina. Pilihan presiden jatuh pada Dwi Soetjipto. Setelah Dwi Soetjipto diberhentikan oleh rapat luar biasa pemegang saham, atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno, presiden kembali menunjuk dirut yang baru, Elia Massa Manik. Untuk kedua kalinya, rapat luar biasa Komisaris Pertamina, atas arahan Menteri BUMN, memberhentikan Elia Massa Manik.

Memang, dewan komisaris dan Menteri BUMN memiliki alasan untuk pemberhentian mereka. Untuk kasus yang pertama, pemberhentian karena konflik internal manajemen top yang telah menganggu kinerja Pertamina. Untuk kasus kedua, pemberhentian karena dirut disalahkan karena kebocoran pipa bawah laut di Balikpapan, kecelakaan yang sulit dibayangkan bisa telah terjadi.

Padahal, dua Dirut Pertamina yang terakhir ini adalah pribadi-pribadi yang berkarakter, cakap, dan mengemban penuh visi dan kehendak presiden tentang Pertamina yang sehat, modern, dan disegani. Di bawah kepemimpinan mereka, Pertamina berhasil memenuhi cita-cita presiden tentang satu harga BBM untuk seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kelangsungan cita-cita tersebut, dengan Pertamina tetap membukukan keuntungan dan pendapatan bagi negara.

Kabar yang santer beredar di luar, Menteri BUMN akan selalu memberhentikan Dirut Pertamina yang bukan pilihan dia dan tidak bisa diajak bekerjasama. Pola ini akan terus berulang pada Dirut Pertamina berikutnya. Perlu diketahui, kewenangan menunjuk Dirut Pertamina adalah kewenangan presiden. Menteri BUMN, yang meskipun tidak memiliki kewenangan menunjuk, tetapi memiliki kewenangan memberhentikan karena alasan kinerja.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi pilar dan sekaligus mitra bagi negara dalam pelayanan terhadap warga negara. Peran ini pula yang diemban BUMN di negara-negara maju. Dua peran ini sangat genting bagi Indonesia saat ini.

Menjadi pilar artinya BUMN menjadi sumber income bagi negara dan agen pemerintah mencapai visinya.

Menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan artinya BUMN menjadi penjaga agar pasar tetap memihak pada kepentingan publik. Menjaga agar pasar tidak ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta besar.

Dalam konteks Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, yang mengemban visi Nawacita, BUMN adalah agen strategis pencapaian visi dan antusiasme pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global. Karena Indonesia tidak punya banyak perusahaan yang going global, BUMN seperti Pertamina bisa di-upgrade beradu daya saing global.

Oleh karenanya, BUMN harus dikelola dengan baik dan profesional, dalam prinsip good corporate governance. Selain manajemen dipegang para manajer yang bagus, di bawah arahan oleh menteri yang diakui kredibilitasnya, juga harus diawasi dan didukung presiden dan kabinetnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional