BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Awan Gelap Menyelimuti Ekonomi Indonesia: Semoga Tidak Menjadi Badai

Penerimaan pajak sampai akhir September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau sekitar 60 persen dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Melihat pencapaian seperti ini, target pajak di APBNP tersebut pasti sulit tercapai. Dengan sedikit beruntung, dengan berbagai intimidasi terhadap masyarakat, penerimaan pajak tahun ini maksimal hanya 85 persen. Artinya, ada potensi shortfall sekitar Rp200 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit.

Berkurangnya penerimaan pajak ini tidak menjadi masalah kalau pemerintah bisa menutupinya dari utang, atau defisit, sehingga anggaran belanja negara masih bisa dipertahankan sesuai APBN. Tetapi, masalahnya kondisi APBN saat ini sangat ketat dengan defisit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sudah mendekati 3 persen, yaitu angka maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang. Dalam kondisi seperti ini, shortfall penerimaan pajak tersebut harus diikuti dengan pemangkasan belanja negara, yang tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sedang mengalami tekanan terus sejak 2011.

Faktor utama melemahnya ekonomi Indonesia dipicu oleh anjloknya nilai ekspor dari 203 miliar dolar AS (2011) menjadi 150 miliar dolar AS (2015) akibat rontoknya harga komoditas andalan ekspor Indonesia selama 4 tahun berturut-turut. Hilangnya devisa ekspor sebesar 50 miliar dolar AS lebih ini membuat pendapatan di sektor perkebunan dan pertambangan turun drastis, mengakibatkan daya beli dan permintaan (demand) juga turun. Lemahnya permintaan membuat pertumbuhan investasi melemah di tahun 2013 dan 2014, di mana pertumbuhan investasi riil turun tajam: dari 9,13 persen (2012) menjadi 5,01 persen (2013), dan turun lagi menjadi 4,45 persen (2014).

Dengan melemahnya investasi, peran pemerintah untuk meingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsumsi menjadi kritikal. Untungnya, kapasitas defisit pada APBN 2015 masih cukup tinggi sehingga pemerintah dapat mengerek total konsumsi rill pemerintah meningkat cukup signifikan, yaitu 5,32 persen, yang membuat investasi riil juga naik sebesar 5,01 persen. Hal ini dapat dicapai karena defisit APBN 2015 naik dari Rp226,7 triliun menjadi Rp298,5 triliun, atau naik 31,7 persen. Rasio defisit terhadap PDB juga naik dari 2,25 persen (2014) menjadi 2,6 persen (2015). 

Tetapi, di tahun 2016, konsumsi riil pemerintah mengalami kontraksi 0,15 persen akibat penerimaan pajak (meskipun ada tax amnesty) tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak ada ruang gerak lagi dari utang/defisit yang sudah mendekati batas maksimum 3 persen. Defisit pada APBN 2016 hanya naik sedikit, yaitu dari Rp298,5 triliun menjadi Rp308,4 triliun, atau hanya naik 3,3 persen saja (nilai nominal).

Begitu juga dengan 2017, sampai dengan semester 1, konsumsi riil pemerintah masih stagnan dengan pertumbuhan 0,0 persen. Artinya, peran APBN (baca: pemerintah) dalam menggerakkan ekonomi sudah tidak ada dayanya lagi. Estimasi shortfall pajak 2017 yang cukup besar membuat konsumsi rill pemerintah akan mengalami kontraksi lagi, dan pertumbuhan ekonomi semester 2 dapat lebih buruk dari semester 1.

Pertumbuhan ekonomi yang lemah pada gilirannya akan membuat penerimaan pajak 2018 masih suram, dan peran pemerintah dalam memberi stimulus ekonomi juga semakin lemah.

Semoga dewi fortuna masih berpihak kepada rakyat Indonesia: semoga harga-harga komoditas andalan ekspor Indonesia bisa naik cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan di sektor perkebunan dan pertambangan yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi.

Jadi singkatnya, ekonomi Indonesia saat ini tergantung dari sisi permintaan (konsumsi rumah tangga dan pemerintah) yang sedang mengalami penurunan. Investasi hanya bisa bergairah kalau permintaan konsumsi naik. Sayangnya konsumsi pemerintah sudah pada titik puncaknya dan tidak berdaya menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan harga komoditas (di dalam ekonomi disebut exogen, artinya tidak dalam kendali kita) bagaikan durian runtuh yang dapat membuat konsumsi rumah tangga naik. Semoga awan gelap yang sedang menyelimuti ekonomi kita tidak menjelma menjadi badai. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

14 November, Hari Diabetes Sedunia

0 OPINI | 14 November 2019

Mie Instan Plus Krupuk, Picu Obesitas

0 OPINI | 15 November 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas