BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Asumsi Rupiah Belum Realistis

Dengan perkembangan situasi nilai tukar rupiah saat ini, nilai kurs rupiah terhadap dolar AS memang belum realistis. Implikasinya, dari sisi nilai tukar, asumsi makro RAPBN 2019 akan kurang menjadi acuan bagi para pelaku ekonomi.

Pada titik inilah urgensi menetapkan asumsi nilai tukar rupiah yang lebih mendekati realitas sangat diperlukan. Jangan sampai pelaku ekonomi dan pasar keuangan beranggapan bahwa pemerintah kurang adaptif dan sensitif terhadap perkembangan terkini sektor keuangan.

Untuk menghindari persepsi tersebut, dan menjadikan APBN lebih kredibel maka sebaiknya asumsi nilai tukar menyesuaikan dengan kondisi terkini, dengan tetap mendorong BI dan Pemerintah melakukan upaya-upaya penguatan nilai tukar rupiah.

Jika depresiasi terlalu besar, maka akan menghambat kelancaran realisasi belanja APBN. Tidak hanya itu, pada kondisi nilai tukar yang terlalu melemah, maka potensi penerimaan pajak juga dapat merosot karena daya beli masyarakat dan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurun.

Setoran BUMN dalam bentuk deviden pun dapat turun. Depresiasi yang besar di sini sebenarnya masih relatif, namun setidaknya jika mencapai 25 persen dalam setahun maka APBN akan banyak mengalami persoalan.

Perubahan kurs rupiah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN berdampak pada asumsi makro yang lain. Asumsi makro yang juga perlu diperhatikan adalah inflasi.

Beberapa kebijakan terbaru yang berkaitan dengan upaya menekan defisit transaksi berjalan kemungkinan akan mendorong inflasi, jika upaya substitusi dengan produk dalam negeri mengalami kesulitan. Persoalannya, inflasi yang naik akan mendorong kenaikan suku bunga yang akan menghambat dunia usaha. Ujungnya target pertumbuhan ekonomi bisa tidak tercapai. (sar)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi